detikFinance

Temuan BPK: 5.108 Unit Rumah Bersubsidi Tak Dihuni

Dalam IHSP I-2017 BPK, sebanyak 5.108 unit KPR Sejahtera FLPP dan SSA atau SSB belum dimanfaatkan oleh debitur, atau menganggur.

Selasa, 03 Okt 2017 10:20 WIB

detikFinance

BPK Temukan 15.000 Masalah di Pemerintah Pusat, Daerah dan BUMN

BPK hari ini menyampaikan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHSP) I-2017 kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Selasa, 03 Okt 2017 10:02 WIB

detikNews

Jasa Marga Janji Benahi Pengawasan Internal

PT Jasa Marga (Persero) Tbk. berjanji akan membenahi pengawasan terhadap internal perusahannya.

Jumat, 29 Sep 2017 00:00 WIB

detikNews

Antisipasi Suap, Jasa Marga Bentuk Tim Khusus

Pengawasan internal dilakukan dengan membentuk tim khusus guna mengantisipasi dan memastikan kasus serupa tidak terulang kembali.

Kamis, 28 Sep 2017 19:27 WIB

detikNews

DPRD DKI Ogah Bahas Raperda Reklamasi Sebelum Moraturium Dicabut

DPRD DKI masih belum mau membahas Raperda reklamasi. Apa sebabnya?

Kamis, 28 Sep 2017 18:48 WIB

detikNews

Kisah 'Salam' dari Ahok untuk Auditor BPK yang Ungkap WTP DPR-MPR

Auditor BPK Prof Eddy mengungkap soal opini WTP untuk DPR dan MPR. Rupanya Eddy pernah saling titip salam dengan Ahok. Bagaimana ceritanya?

Kamis, 28 Sep 2017 10:49 WIB

detikNews

Saat Fahri dan OSO Bantah Intervensi BPK Terkait Opini WTP

Benarkah penilaian opini WTP kepada DPR dan MPR dilakukan agar Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah dan eks Ketua DPR Ade Komarudin tidak marah?

Kamis, 28 Sep 2017 08:59 WIB

detikNews

Sekjen DPD Tepis Auditor BPK soal Opini WTP

DPD menepis pernyataan auditor BPK Eddy Moelyadi. Sekjen mengatakan DPD tidak pernah memaksa hasil audit BPK untuk mendapat opini WTP.

Rabu, 27 Sep 2017 20:01 WIB

detikNews

Auditor BPK Sebut Opini WTP untuk MPR agar Bisa Amandemen

Auditor VII BPK Eddy Moelyadi juga menyebut bila MPR diberikan penilaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) agar bisa amandemen.

Rabu, 27 Sep 2017 16:18 WIB

detikNews

Auditor BPK Sebut Fahri dan Akom Marah Jika DPR Tak Diberi WTP

Anggota auditor VII BPK Eddy Moelyadi menyatakan DPR diberikan penilaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) agar Fahri Hamzah dan Ade Komarudin tidak marah.

Rabu, 27 Sep 2017 15:59 WIB