"Rencana tetap dilantik karena sudah melalui putusan hukum yang sangat jelas. MK kan keputusannya final dan mengikat," kata Gamawan di Kemendagri.

Mahkamah Konstitusi (MK) dalam beberapa bulan terakhir terus menjadi bulan-bulanan kritikan. Dari patgulipat kasus pilkada hingga kasus putusan yang molor diucapkan ke publik.

Surat 'protes' yang dilayangkan ke Menteri Dalam Negeri oleh Panitia Pemilihan (Panlih) Wakil Walikota Surabaya dinilai tidak tepat. Selain menyalahi kode etik, panlih juga melanggar PP Nomor 16 Tahun 2010.

Whisnu Sakti Buana sudah dilantik sebagai Wakil Walikota Surabaya sisa masa jabatan 2010-2015, tapi masih terjadi polemik. Pasalnya, pemilihan tersebut dinilai banyak pelanggaran prosedur.

Meskipun Khofifah Indar Parawansa menang atas lawannya Soekarwo dalam rapat panel di MK, namun ia kalah dalam putusan sidang pleno. Ketua MK menilai jika keputusan panel hanya bersifat rekomendasi.

Pelantikan Whisnu Sakti Buana jadi Wakil Wali Kota Surabaya berbuntut panjang. Panitia pemilihan Wawali Surabaya mengirim surat ke Mendagri meminta dilakukan pemilihan ulang.

Wakil Walikota Surabaya Whisnu Sakti Buana tak berkomentar banyak soal pemilihannya yang dianggap melanggar prosedur. Menurutnya, sejauh ini proses pemilihan sudah sesuai prosedur.

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Akil Mochtar membantah bicara soal duit terkait penanganan sengketa Pilkada Gubernur/Wagub Jawa Timur.

Akil Mochtar memastikan gugatan Khofifah Indar Parawansa terkait Pilkada Jatim di Mahkamah Konstitusi (MK) dikabulkan sebagian. Saat itu, hakim panel mengeluarkan keputusan 2:1 untuk Khafifah.

Dirjen Otda Kementerian Dalam Negeri, Djohermansyah Djohan, angkat bicara soal keabsahan pemilihan Wawali Surabaya Whisnu Sakti Buana. Kalau memang ada cacat prosedur, menurutnya, bisa ditinjau ulang.