KPU menyelesaikan rekapitulasi hasil penghitungan suara nasional, meski sempat molor dari waktu yang dijanjikan yaitu pukul 19.30 WIB, Jumat 9 Mei.

PKS menyatakan akan menggugat hasil Pileg 2014 ke Mahkamah Konstitusi (MK). Hasil perhitungan KPU menyatakan PKS menerima perolehan suara sebanyak 8.480.204 suara atau 6,7%.

PKB akan menggugat hasil perhitungan suara Pileg 2014 oleh KPU. Ini karena ada satu juta suara yang diperoleh PKB tak masuk hitungan KPU.

Ketua DPP Partai Demokrat Sutan Bhatoegana dikalahkan oleh rekan separtainya, Ruhut Sitompul, dalam perebutan kursi DPR di Dapil Sumut I. Namun, ia menganggap bahwa hasil itu belum final.

Pemerintah menegaskan kenaikan tarif listrik untuk industri dan penerapan sistem tarif adjustment listrik atau naik turun seperti BBM non subsidi sudah final diterapkan mulai 1 Mei 2014.

Suara PDIP mengusai kursi DPRD Kota Surabaya. Namun, PDIP merasa ada dugaan permainan penggelembungan Bilangan Pembagi Pemilih (BPP) di KPU Surabaya. PDIP pun berancang-ancang akan melayangkan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Sistem noken adalah sistem pemilihan yang biasanya hanya digunakan di Papua. Pemilih menyerahkan sepenuhnya suara mereka untuk diwakilkan oleh kepala suku.

8 Advokat mengajukan gugatan dua peraturan KPU yang menjadi dasar penyelenggaraan Pemilu 2014 ke MA. Hal ini sebagai buntut putusan MK yang menyatakan pemilu serentak hanya untuk 2019.

Calon Bupati Lebak, Amir Hamzah, mengajukan gugat sengketa pilkada ke MK. Amir pun menunjuk advokat Susi Tur Andayani karena tahu dia merupakan kawan eks Ketua MK Akil Mochtar.

Sejumlah lembaga survei yang tergabung dalam Perhimpunan Survei Opini Publik Indonesia merasa keberadaan aturan terkait quick count karena sarat kriminalisasi. Oleh karena itu, mereka menggugat ke MK.