Sehubungan dengan akan dibentuknya Badan Nasional Penjamin Produk Halal dalam RUU Jaminan Produk Halal, dua parpol menyatakan dukungannya terhadap MUI. Mereka berharap agar MUI bisa ditetapkan menjadi lembaga penjamin halal di Indonesia.

Kemudahan proses sertifikasi halal terus-menerus dilakukan oleh LPPOM MUI. Kini untuk menjangkau golongan usaha kecil dalam melakukan sertifikasi halal, perwakilan auditor halal sudah didirikan hingga ke kabupaten.

Tak dapat dipungkiri, logo halal telah menjadi nilai tambah yang bisa meningkatkan daya jual dan daya saing sebuah produk. Tak heran jika beberapa produsen makanan menggunakannya dalam mengiklankan produk. Namun tindakan berlebihan produsen makanan yang menggunakan simbol-simbol agama membuat LPPOM MUI mengambil sikap.

Tiga orang yang disinyalir sebagai investor di dua arena mesin ketangkasan beraroma praktik judi, mangkir memenuhi panggilan pemeriksaan Satreskrim Polrestabes Bandung.

Apa sih kriteria yang ditetapkan MUI dalam mensertifikasi halal lembaga luar negeri? Mungkin itulah jugalah yang menjadi pertanyaan sebagian besar kaum Muslim di Indonesia. Untuk memuaskan rasa keingintahuan masyarakat maka LPPOM MUI pun menjawabnya.

DPD ikut menanggapi RUU Jaminan Produk Halal (JPH) yang kini sedang digodok DPR. DPD mendukung agar RUU JPH menetapkan MUI sebagai lembaga penjamin halal dan LPPOM MUI sebagai lembaga pemeriksa kehalalan. 

Hari ini (8/3) DPD RI, DPR RI dan Pemerintah menggelar rapat kerja Komisi VIII. Walau RUU JPH telah lulus rapat paripurna dan menjadi usul inisiatif DPR RI ternyata masih banyak terjadi silang pendapat. Tampaknya RUU JPH masih harus melalui jalan panjang sebelum terwujud.

Sertifikasi produk halal yang dilakukan oleh LPPOM MUI dinilai terkesan meletigimasi masukknya produk luar untuk menguasai Indonesia. Padahal dengan sertifikasi halal, MUI menilai langkah tersebut berfungsi sebagai barrier atau penghambat derasnya arus impor di era globalisasi saat ini.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan polisi berbeda pendapat soal kategori mesin permainan ketangkasan yang mengandung unsur judi dan tidak.

Pansus 17 DPRD Kota Bandung memanggil pihak kepolisian dan MUI guna membahas kategori mesin ketangkasan yang kini menjadi polemik soal rekomendasi, izin dan pengertiannya.