Namun, hingga saat ini KPK belum menerima surat permintaan data dari Bareskrim Mabes Polri. KPK pun belum bisa memberikan data-data yang dibutuhkan Bareskrim

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah mempertimbangkan untuk mengajukan banding atas putusan Bonaran.

Penyidik KPK Novel Baswedan meminta ganti rugi Rp 1 miliar ke Polri dalam sidang praperadilan kedua di PN Jakarta Selatan. Uang itu akan digunakan untuk kampanye antikorupsi. Lantas, apa respons KPK?

Pimpinan KPK memiliki gagasan untuk merekrut perwira dari TNI, yang harus mundur dulu dari karir militer, untuk bergabung dengan lembaga antikorupsi ini. Ini alasan mengapa perwira TNI diperlukan.

Rencana Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk merekrut personel Tentara Nasional Indonesia (TNI) jadi pegawainya dinilai perlu ditimbang ulang.

Wacana soal KPK yang ingin merekrut perwira TNI semakin menghangat. Bahkan KPK mengaku tengah menggodog rencana ini dengan serius.

Komisi Pemberantasan Korupsi berencana merekrut sejumlah perwira tinggi Tentara Nasional Indonesia. Sejumlah jenderal itu rencananya akan direkrut untuk menempati posisi Direktur Penyidikan, Direktur Pengawasan Internal, Biro Hukum, Biro Hubungan Masyarakat.

Muncul wacana KPK akan merekrut prajurit TNI sebagai pegawainya. Hal tersebut menyusul pernyataan Plt Pimpinan KPK Johan Budi yang menyatakan telah bertemu Panglima TNI Moeldoko terkait rencana perekrutan ini.

Plt Pimpinan KPK Johan Budi menyebut KPK berencana merekrut prajurit TNI untuk bekerja di lembaga anti rasuah itu. Bahkan ia sempat melakukan pembicaraan dengan Panglima TNI terkait hal ini.

Plt Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Johan Budi mengatakan, KPK telah melakukan pembicaraan dengan Panglima TNI Jenderal Moeldoko. Lembaga antirasuah ini ingin merekrut personel TNI.