detikNews

23 Hari Jelang KUHP Baru: Pasal Santet-Kriminalisasi Seks di Luar Nikah

DPR mengagendakan pengesahan KUHP baru pada 24 September menggantikan KUHP peninggalan penjajah Belanda. Sejumlah pasal tuai kontroversi. Berikut di antaranya.

Senin, 02 Sep 2019 08:14 WIB

detikNews

Sekjen KIK Jokowi Kumpul Bahas Papua, Siapkan Draf Rekomendasi

Sekjen Koalisi Indonesia Kerja pendukung Presiden Joko Widodo (Jokowi) menggelar pertemuan hari ini. Pertemuan itu disebut membahas soal permasalahan Papua.

Jumat, 30 Agu 2019 20:22 WIB

detikNews

Panja: RUU KUHP Disahkan 24 September

Pembahasan RUU KUHP sudah mendekati final. RUU tersebut akan disahkan dalam rapat paripurna tanggal 24 September 2019 mendatang.

Jumat, 30 Agu 2019 16:46 WIB

detikNews

Anggota Komisi III Nilai Undangan KPK ke Pansel Tak Tepat

"Dari sisi tata krama kelembagaan tak tepat KPK undang Pansel datang ke KPK. Yang bisa mengundang Pansel itu hanya Presiden yang membentuknya," kata Arsul.

Jumat, 30 Agu 2019 14:28 WIB

detikNews

Berkali-kali DPR Kunker ke Belanda hingga Rusia, RUU KUHP Belum Disahkan

Fahri Hamzah menyatakan malu karena 74 tahun Imerdeka, tetapi masih memakai UU peninggalan penjajah Belanda. Padahal, DPR sudah berkali-kali kunker ke Eropa.

Jumat, 30 Agu 2019 11:41 WIB

detikNews

Anggota Panja RUU KUHP: Hukum Adat Lebih Baik di Perda

Arsul Sani menyatakan hukum adat sebaiknya dibuat di tingkat Perda Saat ini, hukum adat masuk dalam draft RUU KUHP yaitu hukum yang hidup dalam masyarakat.

Rabu, 28 Agu 2019 14:30 WIB

detikNews

Profesor Ini Serukan Hukum Adat Perlu Dihidupkan Lagi di KUHP Baru

Prof Dominikus Rato menyatakan perlunya KUHP baru mengakomodir hukum adat. Namun perlu diberikan rambu-rambu khusus agar tidak menjadi masalah di kemudian hari.

Rabu, 28 Agu 2019 09:19 WIB

detikNews

PPP: DPR Harus Respons Cepat, Mungkin Bentuk Pansus Pemindahan Ibu Kota

PPP menyatakan DPR harus cepat merespons rencana pemindahan ibu kota. Apa kata PPP?

Selasa, 27 Agu 2019 12:54 WIB

detikNews

PPP: Pemindahan Ibu Kota Negara Akan Lama Kalau Tak Ada Undang-Undang

Sekjen PPP Arsul Sani mengingatkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) soal landasan hukum pemindahan ibu kota negara ke Kalimantan Timur.

Senin, 26 Agu 2019 14:45 WIB

detikNews

Anggota Komisi III Minta Jokowi Tak Menghiraukan Kritik soal Pansel KPK

"Presiden Jokowi tidak perlu merespons atau meng-entertain permintaan evaluasi terhadap tiga orang Pansel KPK...," kata anggota Komisi III F-PPP Arsul Sani.

Senin, 26 Agu 2019 06:46 WIB