Nasib korban lumpur Lapindo yang telantar di Jakarta cukup mengenaskan. Bagaimana tidak, dari sekitar 400 orang, mayoritas mereka adalah perempuan dan anak-anak.

Harapan Ibu An agar desanya masuk dalam peta terdampak Lumpur Lapindo ternyata tidaklah mudah. Alih-alih dapat berjumpa Wapres Jusuf Kalla di Jakarta, warga Desa Siring Barat ini malah telantar di Ibukota Jakarta

Kontras menyesalkan rendahnya respon pemerintah terhadap penanganan kasus Penghilangan Orang Secara Paksa periode 1997-1998. Bahkan, pemerintah terkesan hendak lari dari tanggung jawab.

Setelah 6 jam 'menduduki' Kedubes Belanda, korban lumpur Lapindo membubarkan diri. Massa bergerak ke kantor YLBHI.

Seribuan guru bantu se-DKI Jakarta mengadukan nasibnya ke LBH Jakarta. Guru bantu akan menggugat Pemprov DKI Jakarta yang menelantarkan pengajuan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS).

Ratusan hingga seribuan warga korban lumpur Lapindo akan menggeruduk Jakarta menuntut sisa pembayaran ganti rugi. Sasaran aksi mereka dari Istana negara hingga Bursa Efek Indonesia (BEI).

Hari Senin (1/12/2008) ini, ratusan warga korban lumpur Lapindo mulai mendatangi Jakarta. Mereka menuntut sisa pembayaran ganti rugi 80 persen yang belum dibayarkan PT Minarak Lapindo Jaya.

Para korban pelanggaran HAM diharuskan mencantumkan identitas pelaku pelanggaran HAM berat apabila akan mengajukan klaim kompensasi. Hal yang diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) No 44/2008 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban, ini dianggap memberatkan.

Dua tahun korban lumpur Lapindo berteman suram. Di Pemilu mendatang mereka mengancam golput jika sisa ganti rugi 80% tak juga juga dibayar.

Dua tahun korban lumpur Lapindo berteman suram. Di Pemilu mendatang mereka mengancam golput jika sisa ganti rugi 80% tak juga juga dibayar.