Perdana Menteri (PM) Australia Tony Abbott mengungkit soal bantuan dari Australia saat Aceh dilanda Tsunami. Pernyataan itu menuai kecaman dari masyarakat Indonesia. 

Protes atas pernyataan PM Australia Tony Abbott yang mengaitkan eksekusi mati gembong narkoba Bali Nine dengan bantuan tsunami ke Aceh juga dilakukan oleh anggota DPR. Mereka pun ikut menggalang gerakan #KoinUntukAustralia.

Perdana Menteri (PM) Australia Tony Abbott diminta tak mengaitkan bantuan tsunami Aceh dengan eksekusi mati dua gembong narkoba Bali Nine. Australia harus menghormati hukum yang ada di Indonesia.

JK menilai aksi solidaritas #KoinUntukAustralia sebagai wujud emosi masyarakat. Hal ini karena PM Abbott mengungkit bantuan kemanusiaan tsunami Aceh agar Indonesia membatalkan hukuman mati.

Perdana Menteri Australia Tony Abbott mengungkit bantuan kemanusiaan tsunami Aceh terkait rencana eksekusi mati 2 warga negaranya di Indonesia. Hal ini menuai protes dari sebagian warga negara Indonesia.

Beragam reaksi muncul dari masyarakat Australia terkait gerakan #koinuntukAustralia di media sosial twitter. Yang paling menarik adalah sindiran terhadap Perdana Menteri Tony Abbott. Seperti apa?

Pernyataan PM Australia Tony Abbott yang mengaitkan eksekusi mati dua gembong narkoba Bali Nine dengan bantuan tsunami terus menuai kritik. Ketua DPR RI Setya Novanto mengingatkan agar Australia tidak ikut campur kedaulatan Indonesia.

Perdana Menteri Tony Abbott mengungkit bantuan Australia untuk tsunami Aceh dalam menyikapi hukuman mati 2 warga negara Australia. Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) pun menyatakan jika negeri kangguru tak ikhlas, maka dikembalikan saja bantuan tersebut.

Australia dan Brasil gencar memprotes keras hukuman mati kepada warganya di Indonesia. Pimpinan DPR pun meminta agar pemerintah RI mengutamakan jalur diplomasi dengan negara-negara tersebut.

Menghadapi rencana eksekusi mati terhadap 8 orang gembong narkoba yang diantaranya adalah duo Bali Nine menghadapi banyak rintangan. Sikap “memalukan” Australia, Brasil, Prancis dan Sekjen PBB Ban Ki Moon yang secara langsung telah mengintervensi kedaulatan hukum di Indonesia.