Perdana menteri Cina Wen Jiabao menghimbau agar kondisi kehidupan para pekerja asal pedesaan diperbaiki.

Untuk menerapkan asas berkeadilan dan berkeadaban dalam domain penyiaran, KPI, pemerintah, dan para pebisnis media penyiaran perlu duduk bersama guna menyatukan langkah. Tanpa saling merugikan pihak-pihak lain.

Kunjungan Menhut Zulkifli Hasan untuk menyelesaiakan jalur hukum soal izin Hutan Tanaman Industri (HTI) PT RAPP dianggap tidak menyelesaikan masalah. Kesannya, Menhut mengabaikan aspirasi rakyat dan malah menuruti keinginan RAPP.

Indo Tambangraya Megah (ITMG) telah menghentikan produksi tambang Jorong lantaran tersandung masalah perizinan. Tambang Jorong ditargetkan memproduksi 2 juta ton tahun ini.

Aspek keamanan acap jadi masalah di laga sepakbola Tanah Air. PSSI dan kepolisian pun mulai menggodok konsep untuk menciptakan keamanan yang lebih kondusif dan bakal diuji coba di Piala AFF mendatang.

Tujuan ekonomi adalah mensejahterakan rakyat dengan memberikan pekerjaan yang layak dan pengentasan kemiskinan. Indonesia harus mampu meraih pertumbuhan ekonomi di atas 7 persen agar tingkat pengangguran dan kemiskinan bisa diturunkan.

Panitia Biennale X menyayangkan insiden yang terjadi di Bundaran Kampus UGM Yogyakarta. Penahanan dan pemeriksaan surat perizinan seharusnya bukan terhadap senimani tapi kepada panitia.

Menyambung tulisan terdahulu, saya akan melanjutkan pembahasan masalah krisis ketenagalistrikan di Indonesia. Supaya jelas tanggung jawabnya di mata publik, sebaiknya Pemerintah RI jangan memberi nama PT PLN (Perusahaan Listrik Negara) tetapi  PT OLN (Operasi Listrik Negara).

Menhut Zulkifli Hasan akhirnya nencabut izin sementara perluasan HTI PT Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP) di Riau. Pencabutan izin sementara itu disampaikan Menhut saat rapat kerja dengan Komisi IV DPR.

Walhi Riau menyatakan SK perluasan Hutan Tanaman Industri  115 ribu hektar untuk PT RAPP penuh kejanggalan. Walhi mencium aroma korupsi yang cukup kuat di balik terbitnya SK Menhut tersebut.