Indonesia ternyata masih kekukarangan 7,6 juta unit rumah untuk masyarakatnya. Kekurangan ini bukan hanya menjadi tanggung jawab pengembang, namun juga tanggung jawab pemerintah.

Saat ini Indonesia ternyata dinilai masih kekukarangan 7,6 juta unit rumah untuk masyarakatnya. Kekurangan ini bukan hanya menjadi tanggung jawab pengembang, namun juga tanggung jawab pemerintah.

Pemerintah harus mulai serius dalam pengaturan tata ruang perkotaan, khususnya ruang bawah tanah. Dengan adanya konsep ruang tersebut, masalah kemacetan di kota-kota besar akan teratasi.

Pemerintah siap menggelontorkan anggaran maksimum Rp 700 miliar untuk rekonsiliasi dan rehabilitasi rumah korban bencana di 3 wilayah yaitu Merapi, Pulau Mentawai, dan Wasior.

Perbankan mengaku sulit menghentikan praktik jual beli data nasabah, yang umumnya dilakukan oleh oknum perusahaan outsourcing.

Real Estate Indonesia (REI) bekerja sama BNI mewujukan kartu kredit BNI Visa REI Card. Hingga akhir tahun ditargetkan, REI Card sudah dimilik oleh 2.000 anggota.

Pemerintah akui lemahnya kebijakan tata ruang sehingga kondisi letak pemukiman dan bangunan properti lain masih semrawut. Karena itu Wapres Boediono berjanji memperbaiki kebijakannya.

Rancangan Undang-Undang Perumahan dan Pemukiman (RUU Perkim) mewajibkan pemerintah daerah (Pemda) menghapus biaya izin mendirikan bangunan (IMB) terutama bagi masyarakat menengah ke bawah.

Bencana alam yang sering melanda Indonesia tak mempengaruhi pasar properti nasional. Pelaku properti sudah memetakan daerah-daerah rawan bencana sebagai daerah yang tak potensial untuk bisnis properti.

Pemerintah tengah menyiapkan skema subsidi kredit perumahan bagi masyarakat menengah bawah di sektor informal (tak berpenghasilan tetap), sehingga mereka bisa mendapatkan akses pembiayaan kredit perbankan.