Amerika Serikat (AS) mengecam vonis ringan yang dijatuhkan pada tiga anggota TNI yang menganiaya warga Papua. Menjawab kecaman ini, Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro tidak bisa melakukan intervensi.

Pemerintah AS mengecam hukuman untuk para prajurit TNI penganiaya warga Papua yang tersebar di Youtube yang dinilai terlalu toleran. Mabes TNI pun menegaskan bahwa pengadilan terhadap ketiga prajurit tersebut telah berjalan transparan dan tanpa intervensi dari pihak TNI.

3 Tentara penganiaya warga Papua yang videonya termuat di Youtube telah divonis 8,9 dan 10 bulan penjara. AS mengecam vonis yang dianggap terlalu toleran tersebut.

Tiga anggota TNI Kodam Cenderawasih, Kesatuan 753 AVT/Nabire, yang terlibat penganiayaan dan videonya beredar di Youtube, divonis 8, 9, dan 10 bulan penjara. Mereka terbukti bersalah menganiaya dan melangar perintah atasan.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) senang sejak awal kepemimpinannya pada 2004, sudah tidak ada lagi pelanggaran berat HAM. Meskipun ada pelanggaran, namun tingkatnya sangat kecil.

Oditur Militer menuntut tiga terdakwa perlaku kekerasan yang tersebar di Youtube  yakni Serda Irwan Rizqianto, Pratu Yapson Agu dan Pratu Tamrin Mahangiri, dengan hukuman masing-masing 12 bulan, 10 bulan dan 9 bulan kurungan penjara.

Negeri Paman Sam memantau persidangan 3 anggota TNI yang menyiksa dua warga Papua. Penyiksaan itu terbongkar setelah diupload di Youtube.

Tiga anggota TNI yang diduga terlibat penganiayaan yang videonya beredar di Youtube mulai disidangkan. Tiga prajurit asal kesatuan Yonif 753/AVT Nabire itu didakwa melanggar pasal 103 ayat 1 junto ayat 3 ketiga KUHPM dan terancam penjara 2,5 tahun.

Komnas HAM menyimpulkan telah terjadi pelanggaran HAM serius terhadap warga di Puncak Jaya, Papua yang dilakukan oleh aparat TNI. Komnas HAM pun menyerahkan rekomendasi pada Presiden SBY atas hasil penelitian sejak 11 November lalu.

Komnas HAM menyayangkan ucapan Panglima TNI yang menyatakan kekerasan terhadap warga di Puncak Jaya, Papua bukanlah pelanggaran HAM berat. Ada tidaknya indikasi sebuah pelanggaran berat HAM, yang menentukan adalah Komnas HAM.