Fraksi Partai Golkar (FPG) DPR mendukung pengesahan RUU tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (RUU Susduk). Namun Golkar mengajukan beberapa syarat, jumlah pimpinan MPR, seleksi ketua DPR, dan syarat pembentukan fraksi.

Partai Demokrat (PD) dinilai akan mendapat jatah sebagai Ketua DPR untuk periode 2009-2014. Jika tak ada pengawasan kepada pemerintah, wajah DPR ke depan dapat berubah menjadi tukang stempel.

Kader Partai Demokrat (PD) dipastikan menduduki posisi Ketua DPR untuk periode 2009-2014. Meski posisi Ketua DPR tak terlalu berpengaruh, hal tersebut tetap saja akan menguntungkan pemerintahan SBY.

Salah satu poin dalam RUU Susduk)yang akan disahkan pada 3 Agustus mendatang adalah kursi Ketua DPR menjadi milik partai pemenang pemilu. Jika itu terlaksana peluang SBY untuk mengendalikan DPR semakin terbuka.

Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) menilai penambahan jumlah kursi pimpinan MPR menjadi 5 buah bersifat politis ketimbang proporsional. Harusnya dengan semakin minimnya fungsi dan peran MPR, pimpinanya pun juga harus dikurangi.

Wakil Ketua Umum Partai Golkar Agung Laksono menyampaikan bahwa partainya menghendaki pengurangan pimpinan MPR dari lima menjadi tiga. Tugas MPR, menurut Agung, tidak terlalu berat.

RUU Susduk rencananya akan disahkan 3 Agustus 2009. Semestinya RUU ini sebelum ditetapkan diperdebatkan ulang atau jika perlu direvisi. Untuk mengikuti perkembangan politik agar mendapatkan banyak manfaat daripada mudharat.

Wakil Ketua MPR AM Fatwa berharap partai politik menyerahkan penyelesaian sengketa pemilu akibat putusan Mahkamah Agung (MA) kepada Mahkamah Konstitusi (MK). MK, menurut Fatwa, sebagai satu-satunya pintu penyelesaian sengketa pemilu.

MA disebut-sebut telah melebihi kewenangannya dengan membatalkan penghitungan kursi tahap dua. Namun hal itu dibantah keras oleh Ketua MA Harifin A Tumpa.

Ketua Pansus RUU Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD dan DPRD Ganjar Pranowo punya jurus jitu agar parpol dengan kursi minim tetap bisa memiliki fraksi. Caranya dengan mendobel jabatan sebagai anggota komisi dan kelengkapan dewan.