Tak sembarang produk impor dari luar negeri berhak memperoleh sertifikasi halal dari LPPOM MUI. Ada sejumlah persyaratan yang harus dipenuhi sebelum mereka bisa mencantumkan logo halal. Apa saja sih syarat dan kriteria tersebut?

Daun teh yang merupakan bahan nabati, sejatinya tidak memiliki titik kritis haram. Namun ketika daun teh tersebut diekstraksi yang dalam prosesnya melibatkan bahan-bahan tambahan lain, maka ekstrak teh tersebut tetap harus dicermati kehalalannya.

Rancangan Undang-Udang Jaminan Produk Halal (JPH) yang masih digodok diharapkan menjadi perhatian semua pihak. Sebab udang-undang tersebut nantinya bakal menjadi jaminan negara dalam melindungi kaum muslim. Itulah harapan yang diungkapkan anggota Komisi VIII DPR RI, Jazuli Juwaini.

Anggota Komisi VIII, Achmad Ruba'i terkejut ada 149 poin dalam RUU JPH yang dihapus dalam Daftar Inventaris Masalah (DIM) yang diajukan oleh pemerintah. Hal ini membuat wewenang DPR yang diatur dalam pasal 20, bahwa DPR memiliki wewenang membuat UU rontok.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) menyambut baik usulan batasan pornografi dengan mengenakan rok di bawah dengkul. MUI mengaku akan mendukung penuh jika usulan tersebut benar-benar diterapkan.

Komisi III DPR sempat mempertanyakan sejumlah kasus yang diputus hakim bebas murni bahkan batal demi hukum sesuai undang-undang, namun tetap dieksekusi oleh Kejagung.

MUI Pusat mendukung langkah Polrestabes Bandung menindak tegas praktik judi mesin ketangkasan. Saat ini kasus penggerebekan dua lokasi mesin ketangkasan di Bandung yang menyeret dua tersangka ditangani Satreskrim.

Implementasi halal bukan semata untuk menjamin kehalalan suatu produk makanan. Melalui pelatihan semacam inilah masyarakat diharapkan dapat lebih memahami SJH.

Mungkin beberapa bahan makanan dan minuman non halal kini sudah banyak yang dijual dalam versi halal. Misalkan saja seperti bakut teh halal atau rhum imitasi. Banyak pertanyaan apakah makanan non halal yang kini banyak dijual dalam versi halal itu diperbolehkan untuk dikonsumsi? Ini dia jawabnya!

"Kami menyayangkan penggunaan istilah 'Anak Hasil Zina' dalam Fatwa MUI karena dapat melukai perasaan masyarakat," kata Kelompok Pendukung Putusan MK, Seto Mulyadi.