Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin menilai ada kesan pembiaran dan pemeliharaan NII KW 9 di Indonesia. Hal itu dilakukan oleh pejabat atau pun mantan pejabat negara.

Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin menyebut pemimpin Negara Islam Indonesia (NII) KW 9 adalah juga merupakan pimpinan dari Pondok Pesantren Al-Zaytun, Indramayu, Jabar. Din juga menyebut wali ideologis di NII KW 9 sangat dipatuhi daripada wali biologis.

Sikap pemerintah terhadap permasalahan NII dianggap mendua. Di satu sisi, pemerintah menganggapnya sebagai ancaman. Namun di sisi lain, pemerintah dianggap memanfaatkannya.

Untuk menyelesaikan permasalahan NII yang mulai ramai akhir-akhir ini, diperlukan pendekatan yang bersifat komprehensif atau menyeluruh agar dapat merangkul semua pihak. Dengan demikian, tidak akan ada pihak yang salah paham.

Muhammadiyah menyatakan konsisten mendukung status keistimewaan DIY dengan Sultan serta Paku Alam sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur DIY. Sebab antara Muhammadiyah dan Yogyakarta mempunyai hubungan dan ikatan erat.

Ketua Dewan Pembina Nasdem)Sri Sultan Hamengkubuwono X mengaku tidak tahu siapa yang mendaftarkan Partai Nasdem ke Kemenkum HAM. Sultan menegaskan Nasdem tetaplah berbentuk ormas.

Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah menggelar pengajian bulanan. Malam ini, tema yang dibahas tak jauh-jauh dari pemberitaan yang lagi hangat-hangatnya: terorisme.

Partai Gerindra mengaku, sikapnya mendukung penolakan hak angket pajak di DPR sebagai bentuk sedekah kepada Partai Demokrat. Gerindra memastikan dukungan itu bukan untuk mendapatkan keuntungan apa pun.

Pemberitaan surat kabar Australia The Age mengenai Presiden SBY yang mengutip bocoran kawat rahasia pemerintah AS menunjukan adanya informan di lingkaran dekat SBY. Informan ini harus diamankan karena sangat berbahaya bagi negara.

Mantan Ketua Umum Partai Golkar Jusuf Kalla dituding "The Age" telah memberikan suap saat pemilihan ketua umum beringin tahun 2004. Apa pendapat mantan Ketua Umum PG Akbar Tandjung yang juga menjadi rival JK dalam kongres Golkar 7 tahun lalu itu?