Sekretaris Kabinet (Seskab) Dipo Alam kemarin menyatakan soal adanya kasus kongkalikong anggaran antara oknum pemerintah dengan DPR terkait APBN. Istana berjanji akan menindaklanjuti laporan Dipo tersebut.

Wakil Ketua DPR Pramono Anung mendorong Seskab Dipo Alam untuk membuka identitas ketua fraksi DPR yang kongkalikong korupsi APBN. Dipo Alam sebaiknya juga menyampaikan data tersebut ke KPK.

Ketua Fraksi PKB Marwan Ja'far mempertanyakan maksud rilis Seskab Dipo Alam yang menyebut ada ketua fraksi kongkalikong dengan staf di kementerian korupsi APBN.

Seskab Dipo Alam menyatakanadanya kasus kongkalikong anggaran antara oknum pemerintah dengan DPR. Menteri Koperasi dan UKM Syarif Hasan memastikan tidak ada bawahannya yang kongkalikong.

Setkab menerima pengaduan dari seorang PNS soal tawaran penggelembungan anggaran Rp 700 miliar oleh oknum DPR. BK DPR pun meminta laporan itu agar juga diterima oleh mereka.

Seskab Dipo Alam mengungkapkan dugaan kongkalikong antara salah satu kementerian dengan oknum DPR. Dipo diharap langsung memberikan tindakan konkret dengan melapor kepada KPK.

Pemerintah bertekad mengurangi utang melalui surat Sekretariat Kabinet (Setkab). Sumber pembiayaan sejumlah proyek pun dirombak.

Setkab mendapatkan surat aduan praktik kongkalikong anggaran yang dilakukan kader partai politik yang disusupkan ke dalam jajaran kementerian.

Kongkalikong anggaran tak hanya terjadi di BUMN seperti yang ramai dibicarakan saat ini. Ada seorang PNS melapor ke Sekretariat Kabinet soal tawaran penggelembungan anggaran Rp 700 miliar.

Setelah membuka data kader-kader parpol yang korupsi, Seskab Dipo Alam kembali mengungkapkan kongkalikong anggaran. Kali ini, dia mengungkapkan modus-modus jahat mafia anggaran di Kementerian dan Lembaga Negara.