Presiden Jokowi disarankan tak melupakan Bambang Widjojanto (BW) dan Abraham Samad. Ada dugaan yang berkembang di publik, kasus kedua pimpinan KPK itu janggal. 

Di tengah agenda putusan prapradilan Komjen Budi Gunawan hari ini, ribuan orang akan kembali turun ke jalan menggelar aksi demonstrasi. Namun aksi ini diwarnai oleh dua kelompok masa berbeda, pro dan kontra terhadap pelantikan BG sebagai kapolri.

Beberapa hari terakhir, ada kegaduhan di KPK setelah Bambang Widjojanto ditangkap Bareskrim Polri. Sebelumnya, Abraham Samad 'diserang' dengan isu foto yang terbukti palsu. Apa reaksi keluarga Samad terkait hal-hal krusial tersebut?

Kejati Sulsel menahan 4 tersangka kasus korupsi Bantuan Sosial pada tahun 2008 yang merugikan negara Rp 8,8 miliar, yakni Adil Patu, mantan anggota DPRD Sulsel, Mustagfir Sabri, anggota DPRD Makassar dari fraksi Hanura, Mujiburahman, mantan anggota DPRD Makassar dan Kahar Gani, pengurus DPD I Golkar Sulsel.

Berdasarkan Perpu Nomor 1 2014 tentang Pilkada yang baru saja diteken Presiden SBY, MA kembali memiliki kewenangan untuk mengadili sengketa pilkada. MA bersiap dengan beberapa rencana, di antaranya akan membentuk pengadilan khusus dan merekrut hakim khusus.

"Di pilkada langsung, rakyat memilih figur, bukan memilih partai. Pemimpin yang baik bisa juga dipilih lewat jalur independen atau non partai. Kalau sekarang dipilih DPRD itu istilahnya sudah direm mati, semua pintu untuk figur bagus ditutup selain pintu lewat partai," tutur Nurdin.

Mayoritas anggota legislatif telah sepakat mengembalikan mekanisme pilkada lewat DPRD. Wakil presiden terpilih Jusuf Kalla (JK) tampak kecewa dan menyayangkan keputusan Fraksi Demokrat yang memilih walk out sebelum voting dilakukan.

Dahulu di Sulawesi Selatan (Sulsel), hanya ada dua pantai yang terkenal, Pantai Losari di Makassar dan Pantai Bira di Bulukumba. Kini, ada dua pantai baru di kabupaten Bantaeng, yakni Pantai Seruni dan Pantai Marina, yang mulai populer belakangan ini di era kepemimpinan Bupati Bantaeng Nurdin Abdullah.

Penolakan terhadap pemilihan kepala daerah melalui DPRD terus menggema. Kali ini dari masyarakat yang menamakan diri Koalisi Kawal RUU Pilkada di Bundaran HI, Jakarta Pusat.

Gelombang penolakan perubahan RUU Pilkada yang salah satu isinya mengembalikan pemilihan kepala daerah ke DPRD terus bermunculan. Pagi ini, masyarakat yang menamakan diri Koalisi Kawal RUU Pilkada menggelar aksi serentak di lima provinsi.