Isu telah terjadi kesepakatan politik antara PDIP dengan Partai demokrat (PD) soal jatah kursi  MPR disayangkan Ketua MPR Hidayat Nurwahid. Hidayat menilai, deal politik seperti itu tak ubahnya mempraktekkan politik dagang sapi.

PDIP dan Partai Demokrat (PD) saling mendukung dalam perebutan kursi Ketua DPR dan Ketua MPR. Meskipun begitu, PDIP konsisten menjadi oposisi. Hal itu penting agar pemerintahan SBY tetap bisa dikritisi.

PDIP dan Partai Demokrat (PD) dikabarkan telah membuat kesepakatan soal posisi Ketua MPR oleh Taufik Kiemas. Kesepakatan tersebut dibuat saat membahas UU Susduk.

Keinginan SBY merangkul semua pihak dalam pemerintahan keduanya menuai pro-kontra. Sebab, dengan mengajak PDIP yang mendapat konsesi kursi kabinet dan jabatan ketua MPR, SBY berarti memberi angin kepada lawannya untuk tetap eksis.

PKB memastikan akan mengajukan calon ketua MPR. PKB tengah menggalang dukungan dari berbagai parpol untuk mewujudkan keinginannya itu.

Ketua MPR Hidayat Nurwahid menyambut baik langkah KPU yang menetapkan capres-cawapres terpilih dalam pilpres 2009. Penetapan kemenangan SBY-Boediono akan menjadi titik balik dari pembangunan bangsa setelah terjadi tarik-menarik.

Wacana koalisi PDIP dengan pemerintahan SBY tinggal selangkah lagi. Keputusan PDIP berkoalisi atau melanjutkan oposisi akan diketok dalam rapat pleno DPP PDIP pada Oktober mendatang.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) akan menetapkan SBY-Boediono sebagai pasangan capres-cawapres terpilih pada Selasa, 18 Agustus. Saat penetapan, pasangan tersebut tidak akan diundang hadir oleh KPU.

DPR dinilai mencuri kekuasaan melalui UU Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU Susduk). DPR yang otomatis mendapat kursi ketua MPR menjadikan DPD hanya mendapatkan porsi wakil ketua.

Ketua DPP PDIP, Tjahjo Kumolo, membantah isu dirinya bersama Pramono Anung dipersiapkan PDIP mengisi kursi kabinet SBY. Menurutnya hingga saat ini PDIP masih setia menjadi oposisi.