Masing-masing pasangan Capres dan Cawapres Prabowo-Hatta dan Jokowi-JK memiliki pandangan yang sama mengenai gagasan kepemilikan properti oleh orang asing di Indonesia.

Tim pasangan capres dan cawapres wajib menyerahkan jadwal kampanye mereka selama masa kampanye 4 Juni-5 Juli 2014 kepada KPU, lalu tembusan Bawaslu. Namun, hingga memasuki hari pertama kampanye, Bawaslu belum juga menerima jadwal kampanye tersebut.

Pemerintah akan membuat aturan yang ketat kepada para investor yang ingin menggarap kawasan 3 pulau sekelas 'Maladewa' di Indonesia.

Wakil Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) melarang warga Jakarta untuk memberi uang pada pengemis di jalanan. Ahok juga meminta agar warga tak memberi uang pada tukang parkir ilegal.

Wakil Gubernur DKI, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) lebih memprioritaskan kebijakan pajak progresif dibandingkan ERP atau ganjil Genap.

Untuk mengurangi kemacetan di Jakarta, pemprov DKI menyiapkan sejumlah kebijakan seperti ERP, Ganjil Genap dan kenaikan 100 persen pajak progresif kendaraan pribadi di Jakarta. Ternyata, Ahok lebih memprioritaskan kebijakan pajak progresif.

Aksi premanisme di Jakarta seringkali berkedok parkir liar. Keberadaan parkir-parkir liar ini tidak hanya meresahkan, tapi sering menjadi lahan basah bagi preman untuk meraup keuntungan. Untuk mengikis kedok premanisme ini, sistem zonasi parkir akan dibuat Pemprov DKI Jakarta.

Banyak cara dipilih Wakil Gubernur DKI Basuki T Purnama untuk mengakali kebijakan mobil murah dari pemerintah pusat. Salah satu caranya dengan meminta membebaskan biaya masuk bus untuk transportasi umum.

Dampak kebijakan Low Cost Green Car (LCGC) alias mobil murah, Pemprov DKI mengantisipasi jalanan disesaki mobil murah. Maka sejumlah jurus disiapkan agar program mengurai kemacetan di Jakarta tetap jalan. Apa saja?

Usai lebaran, gedung Blok G Tanah Abang diperkirakan sudah siap untuk menampung ratusan PKL liar di Tanah Abang. Nantinya akan diberlakukan sistem zonasi yang akan diundi secara terbuka pada 11 Agustus mendatang.