Revisi UU KPK disinyalir justru melemahkan KPK. Wakil Ketua MPR Lukman Hakim Saifuddin meminta pembahasan revisi UU KPK dihentikan.

FPD DPR menilai revisi UU KPK harus diarahkan untuk penguatan KPK. Jika revisi UU KPK tidak menambah kewenangan KPK, maka sebaiknya tidak perlu direvisi.

Partai Gerindra memutuskan menolak revisi UU KPK di Komisi III DPR. Revisi UU ini dianggap melemahkan KPK.

Ketua MK Mahfud MD menolak revisi Undang-Undang KPK yang tengah digodok anggota dewan di Senayan. Baginya UU yang ada saat ini masih efektif menyokong kinerja KPK.

Ketua MK Mahfud MD dan Mantan Ketua Umum PBNU KH Hasyim Muzadi Hasyim Muzadi mendatangi Gedung KPK. Hingga kini belum diketahui agenda kunjungan keduanya ke gedung lembaga pemberantasan korupsi itu.

Sekjen PAN Taufik Kurniawan menegaskan sikap partainya soal revisi UU Pilpres di DPR. PAN menilai UU Pilpres tak perlu direvisi termasuk di klausul syarat pencapresan.

Revisi UU Pilpres di DPR RI dimulai. Baleg DPR telah menyusun rumusan awal untuk kemudian dicocokkan dengan usulan pemerintah. Situasi politik memanas.

Komisi III hari ini menggelar rapat dengan 3 penegak hukum yakni KPK, Polri, dan Kejagung. Komisi III DPR harusnya sadar dan memperkuat tiga lembaga penegak hukum, jangan malah mempreteli wewenang KPK.

Revisi UU Pilpres akan dibahas setelah lebaran. Partai Amanat Nasional (PAN) kurang sepakat dengan wacana mempermudah syarat pengajuan capres hingga partai yang lolos Parliamentary Threshold (PT) berhak mengajukan capres.

Pengamat hukum dari Universitas Andalas Prof Saldi Isra menyarankan revisi UU KPK secara keseluruhan jangan dulu dilakukan sekarang ini. Menurut dia, nanti akan ada penumpang gelap yang bakal memangkas kewenangan KPK.