Mahkamah Konstitusi telah mengeluarkan putusan yang melarang pengurus KONI merangkap jabatan. Yang membandel diberi ultimatum tenggat dua bulan setelah PON.

Mahkamah Konstitusi (MK) telah mengeluarkan putusan yang melarang adanya rangkap jabatan bagi pengurus KONI. Sanksi menanti mereka yang melanggarnya. Apa saja?

Mahkamah Konstitusi (MK) menolak permohonan atas pengujian UU 3/2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (UU SKN) terhadap UUD 1945, yang melarang rangkap jabatan bagi para pengurus KONI.

Meski Ketua Umum DPP Partai Golkar Jusuf Kalla rangkap jabatan sebagai wapres, tidak serta merta membuat FPG DPR tumpul. FPG akan tetap kritis terhadap pemerintah.

Meski menjadi tersangka dalam kasus aliran dana ke DPR, Gubernur BI Burhanuddin Abdullah tak perlu mengundurkan diri. Tunggu keputusan hukum tetap.

Satu pasal dalam UU Sistem Keolahragaan Nasional dinilai bermasalah terkait jabatan rangkap birokrat. Pihak yang berkeberatan dianggap terganggu karena selama ini berada di wilayah nyaman.

Undang Undang telah menghindarkan organisasi keolahragaan di Indonesia dijabat oleh birokrat atau pejabat publik. Namun ada kalangan yang menilai UU tersebut diskriminatif.

Persaingan cagub dan cawagub Sumut kemungkinan bakal berkurang. Bahdin Nur Tanjung, yang merupakan rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU) diminta mundur jadi pencalonan jika ingin tetap jadi rektor.

Usulan pengurus DPP Partai Golkar dilarang rangkap jabatan dinilai bertentangan dengan tujuan partai yang menginginkan kader partai dapat berpartisipasi dalam kenegaraan.

Banyaknya pengurus Golkar yang merangkap jabatan dengan menduduki posisi di eksekutif dan legislatif mendapat perhatian serius dari jajaran Dewan Penasihat.