Pemerintah benar-benar yakin kenaikan harga BBM akan menurunkan angka kemiskinan. Target penduduk miskin pun dipasang menjadi 14-15% tahun ini..

Kebijakan subsidi BBM memang bagai buah simalakama. Jika subsidi dicabut, maka masyarakat akan terkena dampaknya. Namun bagi anggaran negara itu bagai air sejuk yang menyehatkan.

Kenapa pemerintah tidak memberikan waktu yang persis untuk mengumumkan kenaikan BBM? Ternyata belum tuntasnya pendataan dana BLT menjadi penghambatnya.

Rencana pemerintah menaikkan BBM dalam beberapa hari lagi, membuat BPS agak kewalahan untuk mendata jumlah orang miskin yang mendapat bantuan langsung tunai (BLT). Keterbatasan waktu itulah yang membuat BPS menggunakan data BLT lama.

Pemerintah menyiapkan anggaran senilai Rp 14 triliun untuk program BLT plus. Tapi pemerintah mengakui tidak ada jaminan dana sebesar itu akan diterima secara penuh oleh masyarakat miskin.

Dana kompensasi kenaikan harga BBM sebesar Rp 100.000 per bulan bagi si miskin dinilai tidak minimal. Dana kompensasi dalam BLT yang paling ekonomis yang bisa diterima si miskin adalah Rp 168.000 per bulan.

Sekitar 250 ribu tenaga kerja per sektor industri terancam pemutusan hubungan kerja (PHK) jika BBM dinaikkan 30%. Pemerintah diminta tidak mengambil opsi menaikkan harga BBM.

Kebijakan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Plus untuk warga miskin sebagai kompensasi kenaikan BBM dinilai kurang memiliki kesiapan pelaksanaan.

Mahasiswa di Malang menggelar aksi jalan kaki menolah rencana pemerintah menaikkan harga BBM. Kenaikan ini dianggap semakin menyengsarakan rakyat miskin.

Badan Pusat Statistik (BPS) kembali dipercaya pemerintah untuk melakukan pendataan rumah tangga miskin dalam penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) jilid kedua yang akan diberikan tahun ini.