PDIP mengakui dalam lima bulan terakhir ini hubungan dengan pemerintah tidak berjalan mulus. Di kongres nanti, PDIP akan memperbaiki hubungan itu.

Presiden Joko Widodo dipastikan diundang untuk menghadiri Kongres IV PDIP, 9-12 April mendatang di Sanur, Bali. Namun Jokowi datang bukan sebagai seorang presiden, melainkan kader PDIP.

Di dalam kongres mendatang, PDIP akan kembali menegaskan statusnya sebagai partai pemerintah. Namun tidak berarti seluruh kebijakan Jokowi-JK akan langsung disetujui PDIP.

‎Rapat komisi III dengan Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly yang berlanjut malam ini berlangsung memanas. Seperti bisa diduga, rapat mengerucut pada kasus Golkar di mana Yasonna dianggap sewenang-wenang dalam mengeluarkan SK kepengurusan DPP Golkar.

Raker Komisi III DPR RI bersama Kementerian Hukum dan HAM akhirnya dilanjutkan setelah sempat diskors. Rapat kembali dimulai pukul 20.00 WIB dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi III Benny K Harman.

Setelah Megawati Soekarnoputri dipastikan jadi Ketum PDIP lagi, kini yang menarik adalah penyusunan kepengurusan. Sejumlah nama disebut masuk bursa Sekjen PDIP.

‎Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly siang ini menyambangi gedung MPR di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta. Yasonna akan menemui pimpinan MPR untuk membahas kerja sama lembaga terkait sosialisasi 4 pilar.

Zulkifli Hasan terpilih menjadi Ketua Umum DPP Partai Amanat Nasional periode 2014-2019. Wakil Sekjen PDIP Ahmad Basarah berharap Zulkifli bisa bersinergi dengan posisi rangkap jabatannya yang juga selaku Ketua MPR.

"Karena sudah menyangkut hajat hidup orang banyak karena DKI adalah Ibu Kota negara, tidak boleh terjadi instabilitas politik. Maka DPP PDIP akan memanggil DPD PDIP Jakarta dan fraksi PDIP DPRD DKI untuk meminta laporan dan klarifikasi"

PDIP melakukan manuver mulai dari kritikan hingga embusan isu interpelasi. Mungkin PDIP akan melunak jika Jokowi memberikan akomodasi politik yang pas.