Transaksi Kredit Pemilikan Rumah (KPR) selama sebulan terakhir nyaris terhenti akibat kisruh penarikan BPHTB oleh Pemda. Padahal nilai transaksi yang terhenti itu bisa mencapai Rp 20 triliun.

Di awal tahun 2011, sektor properti dihadapkan masalah belum tuntasnya payung hukum penarikan BPHTB sehingga membuat pengucuran KPR nyaris terhenti. Bagaimana sektor properti menghadapi kekisruhan ini?

BTN 'menyodorkan' KPR dengan suku bunga tetap 6,1% selama satu tahun, dalam rangka HUT bank perumahan tersebut ke-61. Namun bunga KPR khusus itu hanya untuk periode tertentu.

Belum jelasnya pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) oleh Pemda membuat transaksi KPR menjadi mandek. Jumlah transaksi pembiayaan rumah subsidi pun turun 50% lebih.

Bermunculannya wacana pembangunan gedung atau tower tertinggi belakangan ini diakui pengembang sebagai upaya untuk mengejar prestise. Meskipun dari prestise itu akan memunculkan icon baru bagi citra Indonesia.

Pemerintah akan menetapkan ukuran minimal rumah yaitu 36 meter persegi. Akan sulit untuk memaksa masyarakat membeli rumah dengan ukuran minimal tersebut, karena daya beli masyarakat yang rendah.

Belum siapnya Pemda memungut Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) jadi keluhan pengembang properti dan calon pembeli rumah. Transaksi properti di daerah menjadi makin sulit.

Saya membeli mobil Honda CRV pada tahun 2008. Semenjak pertama beli, kendalanya tidak pernah selesai. Dari pertama service sampai saat ini selalu saya keluhkan tapi ga pernah terselesaikan

Kementerian Perumahan Rakyat berjanji akan menyelesaikan Peraturan Pemerintah (PP) mengenai kepemilikan properti bagi orang asing paling lambat Juni 2011.

Pengembangan pusat hiburan seperti layaknya 'Disneyland' tak menjamin akan menghidupkan bisnis properti di kawasan tersebut.