Pemprov Jawa Timur mengakui Peraturan Gubernur tentang UMK 2014 tidak akan memuaskan kalangan buruh maupun Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Jatim. Pemprov siap apabila ada pihak yang membawa persoalan tersebut ke ranah hukum.

Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Jawa Timur masih enggan menanggapi terbitnya Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 78 Tahun 2013 tentang Penetapan Upah minimum kabupaten/kota (UMK) 2014.

Penetapan Upah minumum kabupaten/kota (UMK) 2014 resmi digedok Gubernur Jawa Timur. Namun, buruh merasa tidak puas karena Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 78 Tahun 2013 itu tidak sesuai dengan usulan bupati dan Walikota.

Gubernur Jawa Timur Soekarwo sudah menerbitkan Peraturan Gubernur Nomor 78 tahun 2013, tentang penetapan upah minimum kabupaten/kota (UMK) 2014. UMK untuk Surabaya ditetapkan sebesar Rp 2,2 Juta.

Ribuan buruh yang berunjuk rasa di depan Gedung Negara Grahadi akhirnya membubarkan diri sekitar pukul 18.30 WIB. Keputusan bubar itu diumumkan oleh perwakilan buruh setelah mendapat kabar jika UMK telah ditetapkan.

Ribuan buruh masih bertahan di depan Gedung Negara Grahadi meminta gubernur Jatim menetapkan UMK 2014 malam ini. Polisi pun memberi batas unjuk rasa hingga pukul 18.00 WIB. Jika tidak, polisi siap membubarkan paksa.

Ribuan buruh menunggu penetapan UMK 2014 di Jawa Timur hingga pukul 17.30 WIB, masih bertahan di depan Gedung Negara Grahadi. Para buruh kini duduk-duduk santai di tengah jalan.

Gelombang buruh terus mengalir menuju Gedung Negara Grahadi. Rombongan buruh yang baru saja datang membuat kemacetan sangat parah di ruas utama menuju Jalan Gubernur Suryo (Gusur).

Ribuan buruh sudah memadati jalanan di depan Gedung Negara Grahadi Jalan Gubernur Suryo. Buruh berencana menginap di Grahadi untuk mengawal penetapan UMK 2014 dipenuhi.

Dari 38 kabupaten dan kota di Jawa Timur, ada 6 daerah yang usulan upah minimum kabupaten/kota (UMK) 2014 di bawah Rp 1 juta. Namun, dengan dalih psikologis, daerah yang UMKnya rendah akan dibulatkan menjadi Rp 1 juta.