Seorang Ketua KPPS di Kota Tangerang, Banten, meneriakkan kata 'lanjutkan' yang merupakan slogan SBY-Boediono kepada tiap pemilih di TPS yang bersangkutan. Di TPS itu, SBY-Boediono memperoleh suara mayoritas.

Tim Mega-Prabowo mengaku kesulitan menghadirkan saksi dalam persidangan gugatan hasil pilpres di Mahkamah Konstitusi (MK). Hal ini dikarenakan MK membatasi waktu untuk pengajuan saksi.

Tim JK-Wiranto dan Mega-Prabowo selaku pemohon dalam sidang gugatan pilpres diminta membuktikan 5 hal oleh majelis hakim. Kelima hal itu meliputi permasalahan DPT, penggelembungan suara, dan TPS.

KPU menilai permohonan yang diajukan Tim Mega-Prabowo dan JK-Wiranto kabur. Salah satunya menyangkut tudingan kedua tim bahwa terjadi penggelembungan suara.

Tim JK-Wiranto membeberkan pelanggaran hukum yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum (KPU). Mereka juga meminta agar presiden memberhentikan para komisioner KPU.

Dalam permohonan yang dibacakan di sidang Mahkamah Konstitutusi (MK) di Gedung MK, Jl Medan Merdeka Barat, Selasa (4/8/2009), Tim Mega-Prabowo menyampaikan 3 skema pilihan permohonan.

"Resmi atau tidak resmi adalah hak majelis hakim MK untuk menentukan. Jangan mendahului pengadilan," kata ketua tim kuasa hukum Mega-Prabowo, Gayus Lumbun.

Tim hukum pasangan JK-Wiranto mengklaim pasangan tersebut mendapatkan 39 juta suara dalam pilpres. Karena itu mereka menegaskan pilpres seharusnya dilakukan 2 putaran.

Tim hukum dari JK-Wiranto dan Mega-Prabowo menolak dihadirkannya Jaksa Pengacara Negara (JPN) dari Kejagung mewakili KPU dalam sidang gugatan pilpres di MK.

Ketua DPP Partai Demokrat (PD) Anas Urbaningrum menilai gugatan hasil pilpres yang disampaikan tim Mega-Prabowo mengada-ada.