DPR menggelar rapat paripurna untuk menetapkan Program legislasi nasional (Prolegnas) 2015-2019 dan mengesahkan sejumlah RUU menjadi UU. 334 Dari 555 anggota hadir di rapat paripurna kali ini.

Revisi UU Pilkada dilakukan dalam waktu singkat dengan target akan disahkan di hari terakhir masa persidangan DPR kali ini yaitu 17 Februari 2015. Menghitung hari jelang deadline, masih banyak poin-poin yang belum disepakati.

Suara untuk melakukan revisi terhadap UU ITE sejatinya telah lama digaungkan. Namun apa lacur, niat penggodokan ulang ini tak semulus yang dibayangkan. Sampai akhirnya peluang itu benar-benar muncul di 2015.

DPR hari ini akan menggelar sidang paripurna untuk menetapkan program legislasi nasional (Prolegnas) 2015-2019. Sebanyak 159 RUU yang merupakan usulan dari DPR, DPD, pemerintah, dan masyarakat akan dibahas oleh DPR selama 5 tahun ke depan.

DPR, DPD, dan pemerintah telah mengusulkan total 297 RUU ke dalam Prolegnas 2014-2019. Namun jumlah RUU itu akan dipangkas karena maksimal hanya 150 RUU yang akan dibahas selama 5 tahun.

Setelah mengesahkan Perppu Pilkada menjadi UU, DPR melanjutkan revisi sejumlah poin dalam UU tersebut. Revisi UU Pilkada akan lebih dahulu ditetapkan menjadi inisiatif DPR pada sidang paripurna, kemudian bisa mulai dibahas bersama pemerintah.

Kepastian aturan soal Pilkada serentak 2015 hingga saat ini masih menunggu DPR menyelesaikan revisi UU Pilkada. Ketua KPU RI Husni Kamil Manik meminta agar KPU kabupaten kota untuk tidak curi start dengan melaksanakan tahapan pilkada.

Wakil Ketua Komisi II DPR, Lukman Edy mengatakan, hasil rapat panitia kerja (Panja) revisi Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota sepakat dalam sejumlah poin.

Dewan Perwakilan Rakyat akan menjadikan revisi Undang-undang tentang Pilkada langsung dan UU tentang Pemerintahan Daerah sebagai prioritas di tahun 2015 ini. 

Undang-undang tentang Pemilihan Kepala daerah (UU Pilkada) telah disahkan DPR dan segera direvisi. Salah satu revisi yang signifikan adalah keinginan Komisi II mengundurkan jadwal pilkada serentak itu dari 2015 ke tahun 2016.