4 Warga asal Nias mendapat Bravery Medals dari Kedubes Australia atas keberanian dan jasanya menolong korban heli angkatan laut Australia yang jatuh di Nias pada 2 April 2005.

Partai Demokrat membawa 34 kasus perselisihan hasil pemilu ke Mahkamah Konstitusi (MK) sebanyak 6 permohonan untuk DPR RI, 4 untuk DPRD Provinsi dan 24 untuk DPRD Kabupaten/Kota.

Partai Kasih Demokrasi Indonesia (PKDI) meminta kepada Mahkamah Konstitusi (MK) untuk memerintahkan pemungutan suara ulang di dua Kabupaten. Mereka juga meminta agar MK membatalkan penetapan hasil pemilu oleh KPU di 9 daerah.

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) mengusulkan pembentukan Dewan Kehormatam untuk memproses KPU Nias Selatan. Hal itu disebabkan adanya indikasi penggelembungan suara yang dilakukan KPU daerah itu.

Hasil penghitungan ulang di Kabupaten Nias Selatan, Sumatera Utara, mempengaruhi perolehan kursi parpol. Hasil penghitungan ulang tersebut akan dijadikan dasar dalam penanganan sengketa hasil pemilu di Mahkamah Konstitusi (MK).

Menjelang ditutupnya pendaftaran gugatan pemilu, Mahkamah Konstitusi (MK) kebanjiran calon penggugat. Ratusan orang dari beragam komponen parpol dan caleg membanjiri MK sambil membawa map berisi bahan gugatan.

Selasa (12/5/2009) pukul 23.50 WIB adalah hari terakhir pendaftaran perselisihan hasil pemilu ke Mahkamah Konstitusi (MK). Diperkirakan, di detik-detik terakhir, permohonan gugatan akan banyak masuk ke MK.

Rombongan parpol menemui Bawaslu. Mereka mengadu tentang penetapan perolehan suara dan kursi oleh KPU yang dianggap cacat hukum.

MK memperpanjang waktu 3x24 jam untuk pendaftaran gugatan sengketa pemilu. Keistimewaan itu diberikan bagi Kabupaten Nias Selatan dan partai lokal Nanggroe Aceh Darussalam (NAD).

KPU masih belum final menentukan rekapitulasi perolehan suara akhir nasional. Satu-satunya masalah yang mengganjal suara Kabupaten Nias Selatan masih diperdebatkan oleh para saksi.