Mahkamah Konstitusi (MK)‎ telah menolak menyidangkan sengketa pilkada. Namun Panitia Kerja (Panja) revisi UU Pilkada sepakat mengembalikan penyelesaian sengketa pilkada ke MK. Apa alasannya?

Panitia Kerja (Panja) ‎revisi UU Pilkada DPR sepakat menaikkan syarat dukungan penduduk untuk calon independen yang ingin maju di pilkada. Apa alasan DPR?

Panitia Kerja (Panja) DPR yang membahas revisi UU Pilkada terus bekerja. Sejauh ini sudah ada 10 poin revisi yang disepakati Panja.‎ Salah satunya adalah menaikkan syarat dukungan penduduk bagi calon independen.

Pilkada serentak mulai dirintis tahun 2015 ini dan dilaksanakan dalam tiga gelombang sampai dengan tahun 2018. Pilkada serentak secara nasional baru akan digelar mulai tahun 2027.

Satu per satu kesepakatan dicapai DPR dan pemerintah dalam pembahasan revisi UU Pilkada. Uji publik di Pilkada langsung serentak akan dihapus.

Pilkada serentak ‎diproyeksikan digelar tahun ini. Namun mayoritas fraksi di Komisi II DPR ingin Pilkada serentak diundur menjadi tahun depan. Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menegaskan pihaknya tetap mendorong Pilkada serentak digelar tahun ini juga.

Salah satu poin revisi di UU Pilkada yang akan dibahas oleh Komisi II DPR dan pemerintah adalah terkait uji publik. DPR menilai mekanisme uji publik ini sudah tidak relevan dan juga memakan waktu yang cukup lama sehingga ingin diubah.

Presiden Joko Widodo berharap Pilkada serentak dapat dilaksanakan pada 2015 sesuai UU Pilkada. Namun, DPR berkukuh untuk merevisinya menjadi awal tahun 2016.

Lingkaran Survei Indonesia (LSI) yang dibesut Denny JA menggelar survei terkait revisi UU Pilkada. Ada 6 poin usulan publik sebagai hasil survei tersebut.

DPR menetapkan revisi UU Pilkada menjadi usul inisiatif DPR dalam rapat paripurna. Dengan begitu, proses revisi ini maju selangkah menjelang target pengesahan yaitu 17 Februari 2015.