Wakil Ketua KPK Bambang Widjajanto menemui Gubernur DKI Jokowi dan Wakil Gubernur Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) di Balaikota DKI hari ini. Kehadiran Bambang dalam rangka rapat koordinasi Pencegahan Korupsi.
Kebijakan Gubernur DKI Jakarta, Jokowi melakukan lelang jabatan, mendapat apresiasi dari pihak Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara. Wakil MenPAN Eko Prasodjo menilai Jokowi telah melakukan perubahan yang baik dalam memilih pejabat lurah dan camat di DKI.
Lelang jabatan yang dilakukan oleh Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) sebenarnya sedang diatur di Undang-undang. Namun pembahasan RUU Aparatur Sipil Negara (ASN) yang mengatur hal tersebut mandeg di tengah jalan.
Proses seleksi dan promosi jabatan, atau yang biasa disebut lelang jabatan lurah dan camat, diperkirakan akan selesai pada 21 Juni mendatang. Kegiatan tersebut menelan biaya Rp 2 miliar.
Lurah Warakas, Mulyadi, telah menyampaikan permintaan maaf secara resmi atas sikapnya yang dinilai menentang kebijakan Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo. Mulyadi juga menyatakan siap mengikuti lelang jabatan.
Sebanyak 980 PNS di lingkungan Pemprov DKI Jakarta mengikuti tes lelang jabatan lurah dan camat. Sekitar 311 di antaranya merupakan lurah dan camat definitif. Meski incumbent, kemungkinan para lurah dan camat definitif itu akan kehilangan jabatannya sangat besar.
Lurah Warakas Mulyadi meminta maaf atas kritiknya terhadap kebijakan lelang jabatan lurah dan camat yang dikeluarkan Gubernur DKI Jokowi. Mulyadi pun bersedia mengikuti ujian lelang jabatan yang akan digelar 7 Juni mendatang.