Panglima TNI Moeldoko mengakui sulitnya menindak pelaku illegal fishing di perairan Indonesia. Untuk memperkuat kekuatan pemberantasan di lautan Indonesia, TNI menyiapkan Bakamla.

Menteri Koordinator Maritim Indroyono Soesilo mengintai laut Indonesia dari udara. Hal itu dilakukannya saat menumpangi CN 235 Intai Maritim dari Skadron 800 Penerbal.

Badan Keamanan Laut (Bakamla) dibentuk Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk bertugas melakukan operasi penangkapan kapal pencuri ikan. Saat ini Bakamla baru memiliki 3 unit kapal.

Pemerintah tengah bergiat memerangi kapal pencuri ikan. Badan Keamanan Laut (Bakamla) meminta nelayan proaktif menginformasikan keberadaan kapal pencuri ikan di Indonesia.

Perairan Indonesia masih menjadi sasaran pencurian ikan oleh kapal-kapal asing. Para pencuri ikan ini kebanyakan berasal dari negara tetangga Indonesia.

Presiden Joko Widodo mengubah Badan Kordinasi Keamanan Laut (Bakorkamla) menjadi Badan Keamanan Laut (Bakamla). Dengan demikian, Bakamla kini mempunyai kewenangan untuk menindak segala bentuk kejahatan di laut.

Presiden Jokowi telah membentuk Badan Keamanan Laut (Bakamla) berdasarkan Perpres Nomor 178/2014. Bakamla yang memiliki wewenang lebih luas dari lembaga sebelumnya, Bakorkamla, dikoordinasikan oleh Menko Polhukam Tedjo Edhy Purdijatno.

Presiden Joko Widodo membentuk Badan Keamanan Laut (Bakamla) yang bertugas untuk mengamankan wilayah perairan di Indonesia. Badan ini nantinya didukung dengan sistem peringatan dini dan penegakan hukum.

Presiden Jokowi membentuk Badan Keamanan Laut (Bakamla). Bakamla dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 178/2014 tentang Bakamla.

Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU) dan Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) akan memasuki masa pensiun. Menurut anggota Komisi I, Tubagus (Tb) Hasanuddin, dari TNI AL sudah mencuat 3 nama kuat yang akan menggantikan KSAL Laksamana TNI Marsetio.