DPR memutuskan sengketa pilkada diadili di Mahkamah Konstitusi (MK). Hal ini dituangkan dalam revisi UU Pilkada dan UU Pemda lewat rapat paripurna.

DPR akhirnya mengesahkan revisi UU Pilkada dan UU Pemda lewat rapat paripurna. Setelah Pilkada ditetapkan diselenggarakan secara langsung, sejumlah perubahan diberlakukan mulai dari penghapusan uji publik hingga penetapan paket kepala daerah dan wakilnya.

Komisi II DPR sepakat Revisi UU Pilkada‎ menghapus poin uji publik dan juga melaksanakan pilkada secara sepaket antara calon kepala daerah dan calon wakilnya. Namun Partai Demokrat ngotot uji publik dan pilkada dilaksanakan tak sepaket. Komisi II santai menanggapi.

DPR menyelenggarakan rapat paripurna untuk mengesahkan revisi UU Pilkada. Sebanyak 310 dari 555 anggota DPR hadir di rapat paripurna kali ini.

Undang-undang Pilkada akan segera disahkan di rapat paripurna. Komisi II menyepakati agar uji publik ditiadakan dan Pilkada dilakukan memilih calon kepala daerah dengan calon wakil kepala daerah sepaket. Namun Fraksi Partai Demokrat tak setuju.

Revisi UU Pilkada akan disahkan hari ini dan salah satu yang diubah adalah penghapusan uji publik. Partai Demokrat tetap ingin uji publik dipertahankan, sesuai isi Perppu Pilkada yang diterbitkan SBY.

Revisi UU Pilkada segera disahkan di sidang paripurna DPR. Di menit akhir, Fraksi Partai Demokrat (PD) menyatakan penolakan atas sejumlah poin revisi Undang-undang yang berasal dari Perppu Pilkada itu.

Komisi II DPR akan mengesahkan Revisi Undang-undang (RUU) Pilkada dan Undang-undang Pemda melalui rapat paripurna hari ini. Rencananya, rapat tersebut akan digelar di Ruang Sidang Paripurna pukul 10.00 WIB.

Revisi Undang-undang Pilkada akan disahkan pada Selasa (17/2) besok. Dalam revisi itu, terdapat muatan aturan pembatasan soal 'politik dinasti', alias hubungan keluarga dalam kepemimpinan di daerah.‎

Komisi II telah menyepakati Revisi Undang-undang Pilkada dan Undang-undang Pemda untuk disahkan pada rapat paripurna pada Selasa (17/2) besok. Kesepakatan ini dicapai lewat rapat Komisi II DPR dengan Menkum HAM dan DPD.