Presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi) bereaksi dengan UU Pilkada yang telah disahkan dalam paripurna DPR Jumat (26/9). Ia enggan mengomentari langkah politik presiden SBY yang berencana mengajukan judicial review ke MK.

UU Pilkada yang baru disahkan DPR memicu penolakan banyak elemen masyarakat karena dinilai menggerus demokrasi. Empat Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) pun kompak mengajukan gugatan atas UU tersebut ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Aksi bertajuk "Mengugat UU Pilkada" ini akan dilakukan di Bundaran HI, tepatnya di seberang Hotel Kempinski pada Minggu (28/9) besok. Masyarakat yang ingin menyerahkan fotokopi KTP-nya ditunggu pada pukul 07.00-11.00 WIB.

UU Pilkada yang baru seumur jagung disahkan benar-benar membetot perhatian publik. Bagaimana tidak, kini sudah ada lima petisi yang meminta agar UU itu segera dibawa ke Mahkamah Konstitusi.

KontraS menggalang dukungan dari masyarakat untuk menggugat UU Pilkada via DPRD ke Mahkamah Konstitusi (MK). Gugatan itu untuk permohonan membatalkan UU Pilkada yang baru-baru ini disahkan oleh DPR.

Gubernur Jawa Timur Soekarwo menilai langkah mengajukan gugatan Undang-undang Pilkada atau judicial review ke Mahkamah Konstitusi (MK) lebih bagus daripada melakukan aksi demonstrasi.

Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi menanggapi pernyataan Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono yang kecewa karena DPR akhirnya mengesahkan pilkada lewat DPRD.

"Secara pribadi tentu saya ingin menggunakan ruang MK untuk arena judicial review. Teman-teman di pemerintah daerah yang sepakat untuk melakukan judicial review lewat Apeksi/Apkasi ke MK. Kita ikuti saja prosesnya bersama," kata Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas.

"Hidup harus optimis, tapi kan sistem ini yang bikin manusia. Karena ini keputusan politis kita lakukan uji aspek keadilan. Mudah-mudahan MK bisa memahami bahwa aspirasi rakyat, menginginkan pemilihan langsung," ungkap Wali Kota Bandung Ridwan Kami.

DPR telah mengesahkan UU Pilkada dengan mengembalikan mekanisme pemilihan lewat DPRD. Wali Kota Bandung Ridwan Kamil menegaskan komitmennya untuk menggugat UU itu ke Mahkamah Konstitusi.