Kejagung tidak mengalami kesulitan mengeksekusi Gubernur Bengkulu nonaktif Agusrin Nadjamudin. Eksekusi Agusrin diputuskan pekan ini.

Di masa lalu, Kejaksaan Agung pernah kecolongan karena telat dalam mengeksekusi terpidana dalam kasus korupsi. Korps Adhyaksa pun diminta untuk tegas dalam melakukan upaya eksekusi paksa.

Sudah dua kali dipanggil oleh kejaksaan untuk menjalani proses eksekusi, Gubernur Bengkulu nonaktif Agusrin Nadjamudin terus mangkir. Kejaksaan pun berupaya memburu Agusrin dengan mencari tahu keberadaannya.

Gubernur Bengkulu nonaktif Agusrin Nadjamudin meminta penundaan eksekusi yang dilaksanakan oleh kejaksaan tinggi setempat. Namun Kejagung masih mempertanyakan permohonan tersebut.

Lima kepala daerah yang terlibat kasus pidana korupsi sudah mendapat kekuatan hukum tetap. Proses administrasi untuk pemecatan yang bersangkutan secara resmi sedang disiapkan.

Kejagung akan segera melakukan eksekusi terhadap Gubernur Bengkulu nonaktif, Agusrin Nadjamudin pekan ini. Agusrin akan mendekam di dalam bui selama 4 tahun ke depan.

Kaburnya Mochtar Muhammad ke Bali dinilai karena salinan putusan yang dijadikan dasar eksekusi tidak kunjung selesai diketik MA. Hal ini juga banyak dialami oleh para terpidana korupsi lainnya.

Mantan Bupati Lampung Timur, Satono menjadi kepala daerah pertama yang divonis penjara terlama dalam perkara korupsi oleh MA, yaitu 15 tahun penjara.

Kejagung saat ini sedang memproses eksekusi putusan terhadap Gubernur Bengkulu non-aktif, Agusrin Nadjamudin. Pihak Kejagung menegaskan akan segera mengeksekusi putusan tersebut.

MK tidak menerima permohonan uji materi putusan bebas dibanding/ dikasasi. Agusrin memohon MK menyatakan kasasi jaksa atas putusan bebas terhadap dirinya inkonstitusional.