Menkopolhukam Tedjo Edhy Purdijatno ditemani Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly bertemu dengan Presiden Joko Widodo di Istana Presiden. Keduanya melaporkan soal Badan Keamanan Laut (Bakamla) Indonesia.

60 Perwira TNI dari level kolonel hingga jenderal bintang tiga dimutasi. Pemutasian ini untuk mengoptimalkan tugas-tugas TNI yang sangat dinamis dan semakin berat ke depannya.

Presiden Jokowi pada 15 Desember telah membentuk Badan Keamanan Laut (Bakamla). Anggaran untuk Bakamla diajukan Rp 726 miliar.

Pagi ini, Kamis (12/02/2015) ada pemandangan yang tidak biasa di Kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Jalan Medan Merdeka Timur, Jakarta.

Kementerian Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan tidak mendapat anggaran tambahan untuk keperluan Badan Keamanan Laut (Bakamla) dalam RAPBN-P 2015.

Badan Anggaran DPR rapat dengan 4 menteri koordinator. Ketika anggaran untuk 3 menko lainnya lancar, tidak demikian dengan anggaran untuk Kemenko Polhukam yang dipimpin Tedjo Edhy.

Badan Anggaran DPR menggelar rapat dengan 4 menteri koordinator di Kabinet Kerja pimpinan Presiden Jokowi. Rapat hari ini membahas anggaran untuk 4 kementerian koordinator.

Komjen Budi Gunawan didesak banyak pihak mengundurkan diri dari pencalonannya sebagai kapolri. Wakapolri Komjen Badrodin Haiti sudah menerima respons dari Komjen Budi soal desakan itu. Apa kata Komjen Budi?

Pemerintah pimpinan Jokowi berencana melakukan operasi pemberantasan illegal fishing besar-besaran. Waktunya dirahasiakan agar tidak diketahui pelaku illegal fishing.

Rapat membahas pemberantasan praktik illegal fishing dipimpin Menteri Koordinator bidang Kemaritiman Indroyono Soesilo berlangsung 3,5 jam. Ini hasilnya.