Empat tokoh merekomendasikan 3 hal pada Presiden SBY semalam, salah satunya adalah pembentukan tim independen pencari fakta (TPF) kasus Bibit dan Chandra. Jika SBY menerima ide ini akan menjadi solusi yang jitu.

Jaminan untuk penangguhan penahanan Bibit Samad Rianto dan Chandra M Hamzah terus bertambah. Kali ini datang dari mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Jimly Asshiddiqie.

KPK diminta tidak menyerahkan rekaman dugaan rekayasa kasus KPK ke polisi. Jika memaksa, polisi jelas-jelas telah melanggar perintah MK.

Nama-nama sejumlah petinggi Kejaksaan Agung dan Mabes Polri, bahkan Presiden SBY, masuk dalam transkrip rekaman. Masalah ini harus diserahkan sepenuhnya kepada mekanisme hukum agar jelas.

Pukat UGM mempersoalkan posisi Jaksa Agung Hendarman Supandji yang tidak ikut dilantik  pada 21 Oktober lalu. Semestinya berdasarkan pada UU UU Kejaksaan No 16/2004, Jaksa Agung melekat pada kabinet.

Jimly Asshiddiqie punya suara yang berbeda soal posisi jaksa agung. Menurut mantan Ketua MK ini, jaksa agung bukan bagian kabinet. Tapi hak sepenuhnya ada di presiden.

Presiden tidak perlu mengganti 3 pimpinan KPK yang saat ini berstatus tersangka dengan pelaksana tugas sementara. Biarkan saja proses pergantian secara normal seperti yang sudah diatur oleh Undang-undang KPK.

Tidak lama lagi, Presiden SBY segera menandatangani Perpu Plt pimpinan KPK. Hanya ada satu jalan untuk mengganjal aturan itu. DPR harus menolaknya.

Polri menuduh Chandra dan Bibit menyalahgunakan kewenangan terkait pencekalan terhadap buron koruptor Anggoro Widjojo. Selaku institusi, KPK bisa membela diri dengan membawa kasus ini ke MK.

Perebutan kursi Ketua DPD RI diprediksi akan berlangsung alot. Langkah Wakil Ketua DPD Laode Ida yang sudah deklarasi akan menghadapi tantangan dari para koleganya para senator asal Gugus pulau Sulawesi sebelum dia bertarung di tingkat selanjutnya.