Sejak diterbitkan oleh Presiden SBY, Perpu penyelamatan MK mengalami sejumlah polemik. Salah satunya adalah usulan agar Perpu tersebut dapat mendorong revisi UU MK.

Nurul Arifin menilai ada cara lain untuk menyelamatkan MK selain dengan membuat Perpu. Dia menilai revisi UU MK lebih baik dibanding mengeluarkan Perpu.

Anggota Komisi III DPR dari Fraksi Gerindra Martin Hutabarat menyambut baik Peraturan pemerintah pengganti Undang-undang (Perpu) untuk menyelamatkan Mahkamah Konstitusi (MK). Menurut Martin, isi Perpu itu memenuhi harapan masyarakat.

Presiden SBY tengah membuat Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) guna merespon prahara di MK akhir-akhir ini. Menteri Hukum dan HAM Amir Syamsuddin meminta agar semua pihak menerima Perppu itu.

Presiden SBY saat ini sedang menggodok Perppu untuk menyelamatkan Mahkamah Konstitusi (MK). Menanggapi hal itu, Fraksi PPP lebih memilih untuk mengusulkan revisi UU MK.

Menteri Pertanian (Mentan) Suswono ingin segara Indonesia memberlakukan zone based terkait kebijakan mendatangkan sapi impor.

Hari ini Komisi VII DPR dan Menteri ESDM Jero Wacik melakukan rapat evaluasi kinerja SKK Migas pasca penangkapan Rudi Rubiandini oleh KPK. Apa hasil rapatnya?

Presiden SBY di dalam kapasitasnya sebagai Kepala Negara sering diminta untuk melakukan revisi terhadap UU KPK dan MK. Alasannya, dua lembaga ini memliki kekuasaan yang luar biasa luas.

Berdasar salinan draf revisi UU Penyiaran yang diperoleh Lentera Anak Indonesia, larangan iklan rokok raib dari draf revisi yang tengah dibahas DPR. Hal ini menuai kecaman beberapa pihak. Menkominfo diminta bertindak.

Sejumlah pihak amat berharap akan keberadaan payung hukum yang melarang iklan rokok. Harapan ini sempat membuncah tatkala muncul larangan iklan rokok dalam draf revisi UU Penyiaran.