UU Pilkada yang baru seumur jagung disahkan benar-benar membetot perhatian publik. Bagaimana tidak, kini sudah ada lima petisi yang meminta agar UU itu segera dibawa ke Mahkamah Konstitusi.

KontraS mengajak masyarakat untuk menggugat UU Pilkada via DPRD ke Mahkamah Konstitusi (MK). Ajakan itu, menurut KontraS, karena rakyat telah kecewa dengan keputusan DPR.

Sidang Paripurna DPR akhirnya memutuskan Pilkada lewat DPRD yang tertuang pada UU Pilkada. Adalah kubu Koalisi Merah Putih (KMP) yang mendambakan hal itu terjadi.

Hayono Isman dan lima kader Partai Demokrat lainnya tidak ikut sikap partai yang memilih walk out dalam sidang paripurna pengesahan UU Pilkada. Hayono mengaku kaget dengan langkah yang diambil partainya itu.

KontraS menggalang dukungan dari masyarakat untuk menggugat UU Pilkada via DPRD ke Mahkamah Konstitusi (MK). Gugatan itu untuk permohonan membatalkan UU Pilkada yang baru-baru ini disahkan oleh DPR.

"Kita telah menetapkan pemilihan kepala daerah secara tidak langsung melalui DPRD maka kita harus buktikan. Basis filosofi ini lah yang betul-betul harus kita pegang bahwa ini yang terbaik. Tidak perlu ada kekhawatiran, kita harus bisa buktikan itu," kata Akbar Tandjung.

Koalisi Merah Putih (KMP) merasa bahagia dengan diketok palunya mekanisme Pilkada via DPRD. Lalu bagaimana nasib lembaga Pemilu seperti KPU, Bawaslu dan DKPP?

Ketua Umum PAN Hatta Rajasa turut mengucapkan terima kasih atas kemenangan Koalisi Merah Putih (KMP) di parlemen dalam paripurna RUU Pilkada via DPRD. Hatta menyebut peran KMP penting menjaga pancasila.

Amien Rais awalnya sangat marah melihat sikap Partai Demokrat. Namun setelah Partai Demokrat memilih walk out, Amien Rais baru sadar permainan cantik partai besutan SBY itu.

Prabowo Subianto mengaku bangga Koalisi Merah Putih (KMP)‎ berhasil memenangkan voting soal RUU Pilkada yang akhirnya melalui DPRD. Dia juga menyebut media asing langsung bersuara keras usai kemenangan itu.