Partai Keadilan Sejahtera (PKS) merespon isu reshuffle kabinet yang kian memanas. PKS meminta diajak bicara Presiden SBY sebelum melakukan reshuffle kabinet.

PKS hingga kini belum memberikan ketegasan terkait status Mukhammad Misbakhun. PKS memilih menghormati hak konstitusional Misbakhun sebagai anggota DPR hingga keputusan PK keluar.

Mukhammad Misbakhun sudah bebas dari penjara. Ia pun masih menyimpan mimpi kembali duduk sebagai wakil rakyat di DPR. Pemecatan Misbakhun akhirnya menjadi kabar yang simpang siur.

Misbakhun yang sudah menjadi terpidana seharusnya sudah tidak menerima gaji dan dipecat dari DPR. Seharusnya Misbakhun malu masih menerima gaji yang dibayar dengan uang rakyat sebesar Rp 16 juta setiap bulan.

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) punya penilaian tersendiri terhadap sosok calon pimpinan KPK Bambang Widjojanto. Bambang dipandang tak mudah terkooptasi dengan kekuasaan.

Tak hanya menteri kabinet saja yang diduduki partai politik (parpol). Posisi duta besar pun dibagi-bagi menjadi bancakan parpol.

Politikus PKS menyarankan Presiden SBY untuk mengabaikan tawaran 'damai' Nazaruddin. Karena apabila SBY malah menerima tawaran dalam surat Nazaruddin, adalah kerugian besar bagi PD.

Politisi PKS Mukhammad Misbakhun sudah dipecat dari DPR. Misinya menuntaskan kasus Bank Century hanya bisa dilakukan melalui luar tembok DPR.

PKS sepakat dengan usulan pembentukan Panja Mafia Anggaran DPR. Namun PKS menilai Panja ini harus bekerja menyeluruh.Karena titik berat permainan anggaran justru berada di pemerintah.

Jaminan transparansi keuangan parpol banyak dikeluhkan karena kurang transparan. PKS merasa akuntabilitas keuangannya sehat dan sudah dibuka sesuai peraturan yang berlaku.