Pedagang Kaki Lima bermobil yang marak di sejumlah kawasan di Kota Bandung akan diberi sanksi. Wali Kota Bandung Ridwan Kamil memerintahkan kepada Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Bandung agar menggembok mobil PKL tersebut.

Penertiban PKL diklaim terus dilakukan oleh Pemkot Bandung, terutama di kawasan zona merah atau zona larangan berjualan. Namun ada yang luput dari perhatian yakni PKL-PKL bermobil.

Arus mudik tahun ini dimanfaatkan sejumlah pedagang kaki lima (PKL) untuk mendulang rupiah di jalur mudik. Tidak hanya menggelar lapak di pinggir jalan, PKL juga menggelar dagangannya di area SPBU. 

PKL di Jalan Merdeka yang belum kebagian lapak di basemen BIP kembali menjamur berjualan di troroar sejak sebulan terakhir. Namun kini meskipun Pemkot Bandung dan Manajemen Mal BIP sudah menyiapkan lapak baru di dalam Mal, mereka belum menunjukan itikad baiknya.

Meski larangan berjualan di Monas sudah diberlakukan, Pedagang Kaki Lima (PKL) masih tampak berkeliaran. Namun posisi mereka tidak dibuat 'nyaman' oleh Satpol PP.

Petugas gabungan Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika (Dishubkominfo) dan Satpol PP Kabupaten Banyuwangi menggelar razia di jalanan Kota Banyuwangi. Sasaran razia sore ini penertiban PKL dan parkir kendaraan liar.

Mahkamah Konstitusi (MK) dikepung ratusan caleg gagal, baik yang bermimpi duduk di DPR, DPRD Provinsi, maupun DPRD Kabupaten/Kota. Gedung MK pun mendadak ramai bagai pasar malam.

PKL di Monas sepertinya tidak jera dengan razia yang dilakukan ratusan petugas Satpol PP dan UP Taman Monas. Terbukti mereka kembali berdagang setelah razia berakhir.

Ratusan petugas Satpol PP dan UP Taman Monas menggelar razia pedagang kaki lima di kawasan tersebut. Petugas mengangkut barang dagangan pedagang-pedagang yang mangkal di taman kota tersebut.

Penertiban puluhan pedagang kaki lima (PKL) di Pasar Tanjung Anyar Kota Mojokerto oleh Satpol PP diwarnai kericuhan. Para pedagang menolak lapak mereka diangkut oleh satpol PP.