Tantangan menjadi anggota Bawaslu lebih berat. Hal ini dikarenakan saat Pemilu 2019, DPR akan menambah kewenangan Bawaslu dalam hal penegakkan hukum.

Jika tak cuti di masa kampanye, kandidat petahana dikhawatirkan bisa melakukan kampanye terselubung. Ahok pun menjawab kekhawatiran itu.

Penyalahgunaan wewenang oleh calon incumbent atau petahana dalam Pilkada 2015 menjadi sorotan serius Bawaslu.

Tak berbeda jauh dengan daerah lain, dana kampanye di Kabupaten Sleman dipatok Rp 16 miliar. Pasangan calon tidak boleh lebih menggunakan dana sebesar itu.

Jika masih terdapat satu pasangan calon bila masa perpanjangan pendaftaran diberlakukan, maka Gerindra mengusulkan untuk menunda Pilkada hingga 2017.

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) merekomendasikan Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk memperpanjangan pendaftaran Pilkada serentak.

Jelang pengumuman putusan MK terkait sengketa Pilpres 2014, DPD PDIP Jateng menggelar doa bersama. Acara yang diikuti puluhan warga itu juga diramaikan dengan acara nonton bareng putusan MK lewat dua layar proyektor.

Selain capres Prabowo Subianto, Bawaslu juga memutuskan capres Joko Widodo dan cawapresnya Jusuf Kalla melanggar kampanye secara administratif. Kedua pelanggaran itu diputuskan atas laporan tim Prabowo-Hatta kepada Bawaslu.

Lagi, tim Prabowo-Hatta melaporkan capres nomor urut dua Joko Widodo atas dugaan pelanggaran kampanye Pilpres 2014. Kali ini, Jokowi dianggap melanggar kampanye karena menggunakan fasilitas negara, yaitu Monas dan Bundaran HI.

Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengaku tidak tahu menahu soal perizinan yang diajukan capres Jokowi ketika berkampanye di kawasan Monas.