detikNews

Tak Ada Satupun Calon Hakim Ad Hoc Tipikor Yang Layak

Koalisi Pemantau Peradilan tidak melihat calon hakim Ad Hoc Tpikor hasil seleksi MA yang memenuhi standar.

Jumat, 13 Nov 2015 16:19 WIB

detikNews

Rutan Kelebihan Kapasitas, Polri Diminta Lebih Selektif Menahan Orang

Dia menilai penjara Indonesia bisa kelebihan muatan karena buruknya sistem peradilan dan pemidanaan.

Rabu, 11 Nov 2015 17:43 WIB

detikNews

Menjerat Penikmat Jasa Robby Abbas, Antara KUHP dan Gratifikasi Seksual

Gugatan ini dinilai kurang tepat karena seharusnya bukan KUHP yang dipermasalahkan, tetapi UU lain yang terkait.

Rabu, 11 Nov 2015 12:00 WIB

detikNews

Lembaga Pembela HAM Tolak Hukuman Kebiri untuk Paedofil

Sejumlah lembaga pembela HAM menolak rencana hukuman kebiri bagi pelaku paedofilia kriminal. Daripada kebiri, lebih baik paedofil direhabilitasi.

Jumat, 30 Okt 2015 23:05 WIB

detikNews

Sebut Hukuman Kebiri Tidak Langgar HAM, Ketua KPAI Dikritik

Pidana tidak dapat digunakan semata-mata sebagai alat balas dendam, semestinya merupakan sarana terakhir penyelesaian masalah. 

Kamis, 29 Okt 2015 15:39 WIB

detikNews

Disebut Bertentangan dengan KUHP, Qanun Jinayah Aceh Digugat ke MA

Peraturan daerah Qanun Aceh tentang Hukum Jinayah digugat ke MA. Qanun itu digugat lantaran dianggap dapat merusak tatanan hukum yang ada.

Kamis, 22 Okt 2015 18:40 WIB

detikNews

Tim Advokasi Minta Jokowi dan Kapolri Usut Tuntas Kasus Adlun Fiqri

Tim advokasi pembela kebebasan berekspresi dan tolak kriminalisasi Adlun Fiqri mendesak pemerintah memulihkan nama baik Adlun Fiqri. Apa lagi permintaanya?

Senin, 05 Okt 2015 16:47 WIB

detikNews

Semua Pengacara dari Berbagai Organisasi Bisa Disumpah, DPR Harus Revisi UU

Semua calon advokat dari berbagai organisasi pengacara kini bisa disumpah oleh para Ketua Pengadilan Tinggi (KPT) di seluruh Indonesia.

Selasa, 29 Sep 2015 10:38 WIB

detikNews

Langkah Mundur MK Itu Bernama Putusan Nomor 76

MK memutuskan anggota DPR yang akan diperiksa penegak hukum haruslah seizin presiden. Putusan ini banyak dikritik sebagai sebuah langkah mundur.

Senin, 28 Sep 2015 09:59 WIB

detikNews

RUU KUHP Lemahkan UU Pencucian Uang

Pemerintah jangan terlalu memaksakan semua tindak pidana yang diatur dalam UU khusus masuk ke dalam RUU KUHP.

Kamis, 17 Sep 2015 17:46 WIB