Peneliti dari Formappi, Lucius Karus, mengatakan RUU PPRT masih jauh untuk disahkan sebagai undang-undang sehingga harus berhati-hati apabila dipolitisasi.
Formappi mengevaluasi kinerja DPR RI pada Masa Sidang IV Tahun Sidang 2022-2023. Formappi menganggap kinerja DPR loyo karena sibuk mengurus hajatan Pemilu 2024.
Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) mendorong revisi undang-undang terkait peradilan militer. Bagaimana respons Presiden Joko Widodo (Jokowi)?