Armayeh Binti Sayuri (21), TKW asal Pontianak yang disiksa majikannya selama bekerja di Kota Madinah, Arab Saudi, telah kembali ke Indonesia hari ini, Sabtu (14/1) sekitar pukul 12.00 WIB.

Pimpinan DPR menolak permintaan Pimpinan Pansus Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) untuk memperpanjang waktu pembahasan RUU BPJS.Dengan penolakan ini berarti ; RUU BPJS harus dibawa ke paripurna untuk disahkan menjadi undang-undang pada Jumat (28/10).

Setelah sempat ditolak RSUD Kab Tangerang, akhirnya bayi dari Abdul Rohim dan Neneng Hasanah yang lahir tanpa anus, akan dioperasi di RS tersebut. Bayi itu kini berada di ruang Neonatal Instensif Care Unit (NICU).

Partai Persatuan Pembangunan (PPP) telah mengesahkan susunan pengurus periode 2011-2016. Siapa-siapa saja nama yang duduk dalam jajaran elit PPP ini?

Unjuk rasa massa Komite Aksi Jaminan Sosial (KAJS) tidak sia-sia. Ketua DPR Marzuki Alie bersedia menandatangani pernyataan tidak akan ada lagi penundaan pengesahan RUU BPJS.

DPR dituduh telah melecehkan pemerintah karena telah mengkotak-kotakan Pansus BPJS. Penjelasan pemerintah yang diwakili Menteri Hukum dan HAM Patrialis Akbar memanaskan suasana Rapat Kerja (Raker) Panitia Khusus Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) yang berlangsung Senin (18/7) sore. Parialis menyebut DPR telah melecehkan pemerintah karena membedakan antara DPR dan pemerintah dalam forum Pansus."Ada pelecehan, seakan-akan Pansus BPJS itu di luar pemerintah. DPR tidak bisa sewenang-wenang kepada pemerintah," kata Patrialis. Kontan saja, ucapan itu menciptakan interupsi dari beberapa anggota DPR. Ketua Pansus BPJS Ahmad Nizar Shihab terlihat kebingungan, karena saat interupsi disampaikan, Patrialis Akbar juga terus bicara melalui mikrofon.Ucapan Patrialis itu merespons komentar anggota Pansus BPJS dari Fraksi PDIP Sri Rahayu yang memprotes Ketua Pansus BPJS yang saat ini menjadi Ketua Sidang Raker. "Pimpinan sidang harus membedakan, nama Pansus BPJS yang berarti DPR dan mana mereka (pemerintah). Karena Pansus BPJS sudah menyepakati keputusan Panja BPJS," kata Sri Rahayu.Pimpinan Pansus Nizar Shihab dari Fraksi PD memberi kesempatan kepada Patrialis untuk menyelesaikan paparannya. Selanjutnya, Rieke Dyah Pitaloka dari Fraksi PDIP menginterupsi dan meminta pemerintah untuk fokus pada persoalan BPJS, dan tidak buying time dan menghambur-hamburkan waktu dengan bebicara panjang lebar dan tidak fokus.

Rapat dengan Boediono diharapkan dapat memecah kebuntuan rapat dengan delapan menteri. Rencana pertemuan konsultasi Pimpinan Panitia Khusus (Pansus) Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) dengan Wakil Presiden Boediono direncanakan di Istana Wapres. Meski sampai saat ini belum ada agenda pasti mengenai hal itu, namun Ketua Pansus BPJS Ahmad Nizar Shihab mengatakan bahwa komunikasi sudah dilakukan."Komunikasi Wapres-DPR sudah ada, namun waktunya belum ditentukan," kata Nizar kepada wartawan di Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senin (18/7).Menurut politisi Partai Demokrat (PD) ini, akan lebih 'enak' berbicara dengan Wapres Boediono ketimbang berbicara dengan delapan menteri yang diserahi untuk membahas BPJS.Apalagi, lanjut Nizar, antarkementrian ; memiliki persepsi berbeda tentang BPJS. Terutama, soal transformasinya. "Wartawan yang lebih tahu hal itulah, hahaha," katanya. Salah satu yang membuktikan adalah deadlock-nya pembuatan kesimpulan dalam Rapat Kerja (Raker) Pansus BPJS dengan pemerintah Jumat pekan lalu. Saat itu, pemerintah menolak tranformasi menyeluruh dalam kesimpulan.Sampai berita ini diunggah, rapat konsultasi Pimpinan DPR dengan Pimpinan Pansus BPJS masih berlangsung di ruang Pimpinan DPR, lantai III, Nusantara III, Kompleks Parlemen Senayan.

Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso baru menyadari pentingnya RUU Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). Menurut Priyo, RUU tersebut nantinya akan memberi jaminan sosial yang lebih baik bagi seluruh warga Indonesia khususnya untuk masyarakat kecil.

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengagendakan rapat konsultasi soal RUU Badan Penyelenggaran Jaminan Sosial (BPJS). Rapat akan dilaksanakan malam ini.

Demokratisasi yang sedang berproses di negara ini telah banyak dijadikan model bagi proses demokratisasi di beberapa negara di dunia.