Sejumlah lembaga survei menunjukkan pasangan SBY-Boediono memimpin perolehan suara sementara dibandingkan dua capres lainnya. Atas kemenangan ini, SBY layak mendapat gelar double winner.

SBY-Boediono menang telak dibandingkan dua pasangan lainnya. Untuk itu pasangan nomor urut dua ini memiliki tantangan besar dalam menjalankan pemerintahan 5 tahun kedepan jika terpilih nanti.

Hasil survei Lembaga Penelitian Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES), menunjukkan SBY-Boediono mendapatkan 60,28 persen suara. LP3ES pun yakin Pilpres hanya satu putaran.

Hasil hitung cepat beberapa lembaga survei membuat kejutan baru. Pasangan JK-Wiranto yang pada tahap-tahap awalnya banyak mengungguli pasangan Mega-Prabowo, saat ini justru berada di urutan paling buncit.

Pilihan rakyat untuk menentukan pemimpinnya telah dilakukan dengan baik. Hasil quick count (hitung cepat) sementara yang dilakukan oleh beberapa lembaga survei menunjukkan pasangan SBY-Boediono menang atas 2 pesaingnya.

Mobile-8 Telecom mengalokasikan sebagian kapasitas infrastruktur jaringan berbasis CDMA 2000 1X dan EVDO Rev.A miliknya untuk mendukung akses suara dan data dalam pelaksanaan perhitungan cepat (quick count) pemilihan presiden yang digelar LP3ES dan stasiun TV swasta RCTI.

Lembaga Penelitian, Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES) juga akan menggelar hitung cepat alias quick count dan exit poll. Hasil quick count akan diumumkan pada pukul 16.00 WIB, Rabu (8/7/2009) besok.

Direktur Eksekutif Lembaga Survei Nasional (LSN) Umar S Bakri meminta maaf atas pernyataannya yang menyebut bahwa lembaga survei tidak independen secara finansial.

Meski elektabilitasnya menurun, tapi secara umum dukungan terhadap SBY-Boediono lebih besar dibanding kontestan lain di Pilpres 2009. Di dalam dua pekan waktu tersisa, kecil peluang terjadi perubahan referensi calon pemilih.

Direktur Lembaga Survei Nasional (LSN) Umar S Bakry mengklarifikasi terkait pernyataannya bahwa semua lembaga survei tidak independen. Pernyataan itu dimuat di detikcom dengan judul 6 Lembaga Survei Tidak Independen.