Setelah mendapat pengakuan dari Kementerian Hukum dan HAM, DPP Partai Golongan Karya pimpinan Agung Laksono berniat merombak susunan fraksinya di DPR. Sejumlah loyalis Aburizal Bakrie (Ical) pun digeser.

‎Fraksi Partai Golkar menggalang hak angket di DPR atas keputusan Menteri Hukum dan HAM yang mengakui kepengurusan Agung Laksono. Sekretaris Fraksi NasDem Jhony G Plate menilai masalah Golkar itu tak perlu dibawa ke parlemen.

Mahkamah Partai menyampaikan hasil putusan kalau menerima kepengurusan Golkar hasil Munas IX di Jakarta. Dengan hasil ini, kubu Agung Laksono pun menyatakan target keluar dari Koalisi Merah Putih (KMP) dan mendukung pemerintahan yang sah.

Wiranto kembali terpilih menjadi Ketum Hanura secara aklamasi di Munas II partai berciri warna oranye tersebut. Mantan Panglima ABRI ini mengatakan diirinya bersedia jadi ketum lagi karena permintaan kader.

Dengan persetujuan ini anggaran Kementerian DPDTT dalam Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Negara Perubahan (RAPBN-P) 2015 menjadi sebesar Rp 10,4 triliun.

Sigit Priadi Pramudito dipilih oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjadi Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) era Kabinet Kerja. Apa tanggapan DPR?

Pembahasan asumsi makro untuk target lifting atau produksi minyak 2015, antara Menteri ESDM Sudirman Said dengan Komisi VII DPR berlangsung sengit.

‎Ketum Golkar hasil Munas Bali Aburizal Bakrie mengumpulkan pengurus Golkar seluruh Indonesia termasuk kepala daerah. Ical dalam paparannya menjelaskan materi-materi yang harus direvisi, apa saja?

Kongres Partai Demokrat yang akan dilaksanakan pada 2015 memunculkan wacana dukungan aklamasi kepada SBY. Menurut Ketua DPD PD Kepulauan Bangka Belitung Babel, Eko Wijaya, dukungan aklamasi tersebut merupakan hal yang wajar.

Dengan segala kelebihan dan kekurangannya, Golkar minimal menyajikan kompetisi ketat untuk menjadi orang nomor satu. Setidaknya hal ini ditunjukkan Golkar pada era Reformasi.