Gagal 'merayu' Komisi Pemilihan Umum, Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat mengusulkan revisi Undang-undang nomor 2 tahun 2011 tentang Partai Politik dan UU nomor 8 tahun 2015 tentang Pilkada.

Komisi Pemilihan Umum telah merampungkan Peraturan KPU tentang syarat partai politik peserta pemilihan kepala daerah. Pasca PKPU tersebut disahkan mestinya politisi dan parpol yang ingin berlaga bisa mempersiapkan dirinya.

Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat dan Komisi Pemilihan Umum beda pendapat soal syarat partai politik peserta pemilihan kepala daerah. Komisi II DPR pun berencana merevisi UU Partai Politik dan UU Pilkada.

Sengketa internal yang terjadi di partai politik mulai menimbulkan masalah baru menjelang dimulainya tahapan pemilihan kepala daerah tahun ini. Komisi II DPR dan KPU berbeda pendapat soal syarat parpol peserta Pilkada.

KPU menolak mengubah peraturannya tentang pencalonan, khususnya terkait dualisme kepengurusan partai politik dalam mengikuti Pilkada 2015.

Rapat Pimpinan DPR, Komisi III, KPU dan Kemendagri deadlock soal peraturan KPU (PKPU) tentang pencalonan. KPU menolak mengubah ketentuan parpol yang bersengketa harus menunggu putusan inkrah pengadilan untuk bisa ikut pilkada.

Mendagri Tjahjo Kumolo menggandeng Bareskrim Polri untuk mengawasi pencairan dana Bansos oleh Kepala Daerah. Bukan rahasia lagi kalau jelang Pilkada banyak kepala daerah yang mencairkan dana Bansos. 

Puluhan mantan anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) se-Banyuwangi datangi KPU Banyuwangi. Mereka kecewa karena tidak bisa mendaftar lagi sebagai penyelenggara pemilu dalam pilkada Banyuwangi.

Intelektual Islam Ahmad Syafii Maarif meluncurkan buku soal Islam di Indonesia. Pel‎uncuran ini juga dilakukan menjelang ulang tahunnya yang ke 80 pada 31 Mei mendatang.‎

Pemkot Surabaya memperkirakan anggaran Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota (Pilwali) Surabaya 2015 jumlahnya akan menyusut dari yang diajukan KPU sebesar Rp 71 miliar.