Pelantikan caleg bermasalah bisa jadi masalah. Sebagaimana terjadi di Jateng, Panwaslu menilai KPUD telah melanggar kode etiknya sendiri karena melantik caleg yang sudah tercoret.

Karena prosesi pemilihan perlu persiapan-persiapan, khusus pemilihan kepala daerah (pilkada) akan mulai digelar efektif Juni 2005.

Fungsionaris Golkar Ade Komaruddin membantah telah mengarahkan kepala desa se-Purwakarta untuk memenangkan Mega-Hasyim, sesuai hasil Rapim Golkar.

Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan menolak pemohonan judicial review UU No 31/2002 tentang Parpol terhadap UUD 1945 yang diajukan Agus Miftah.

Panwaslu belum menerima secara resmi draf revisi SK 88/2003 tentang Panwaslu dari KPU. Namun, Panwaslu mempersilakan KPU merevisi SK tersebut.

Lantaran banyak kesalahan mengisi form Model C2 yang menyebabkan membengkaknya perolehan suara, PPS di Palembang merevisi form penghitungan suara itu.

Masih ada coblosan lagi di sebagian Tanah Air. Komisi KPU memutuskan menggelar pemilihan umum lanjutan atau susulan secara serentak 9 April 2004.