Pilkada serentak 2015 dihantui praktik politik balas jasa dan dendam bagi PNS yang tak bersikap. Padahal UU tegas mengharuskan PNS netral.

PNS boleh saja mendukung pasangan calon atau bahkan mencalonkan diri dalam Pemilu, tetapi sesuai putusan MK harus mengundurkan diri.

Bawaslu DIY menemukan adanya PNS di kabupaten Bantul yang diduga tidak netral dalam tahapan Pilkada.

Pelaksanaan Pilkada serentak sebentar lagi. Menteri PAN-RB Yuddy Chrisnandi mengeluarkan surat edaran yang isinya menegaskan bahwa seluruh ASN harus netral.

Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Yuddy Chrisnandi akan mengeluarkan peraturan menteri.

Tedi Supardi Muslih merupakan seorang veteran yang maju sebagai calon Ketua Umum Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) 2015-2018. Dari sederet programnya, satu hal yang menarik adalah soal angkatan tua dan muda APJII.

Meningkatnya suhu politik sangat tampak dari pola pencitraan kedua pasangan kandidat. Para tokoh nasional yang saat ini telah bergabung dengan kedua kandidat kerap membuat pernyataan yang terkesan tidak produktif, membuat suasanya gaduh di tengah masyarakat dan bahkan mengarah ke SARA.

BIN mengaku kerap dicurigai tidak netral dalam setiap pelaksanaan pemilu. Kepala BIN Marciano Norman menegaskan, lembaga yang dipimpinnya dipastikan akan profesional dan netral di Pilpres 2014 mendatang.

Pemerintah tengah membentuk sebuah komisi baru sesuai amanat UU ASN. Komisi ini bernama Komisi Aparatur Sipil Negara, sebuah lembaga nonstruktural. Nantinya lembaga ini akan bertugas mengawasi PNS

8 Pegawai Negeri Sipil (PNS) menggugat UU Aparatur Sipil Negara (ASN) ke Mahkamah Konstitusi (MK). PNS tersebut menggugat pasal 119 dan pasal 123 ayat 3 UU Nomor 5 tahun 2014 tentang ASN.