Ratusan hingga seribuan warga korban lumpur Lapindo akan menggeruduk Jakarta menuntut sisa pembayaran ganti rugi. Sasaran aksi mereka dari Istana negara hingga Bursa Efek Indonesia (BEI).

Hari Senin (1/12/2008) ini, ratusan warga korban lumpur Lapindo mulai mendatangi Jakarta. Mereka menuntut sisa pembayaran ganti rugi 80 persen yang belum dibayarkan PT Minarak Lapindo Jaya.

Para korban pelanggaran HAM diharuskan mencantumkan identitas pelaku pelanggaran HAM berat apabila akan mengajukan klaim kompensasi. Hal yang diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) No 44/2008 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban, ini dianggap memberatkan.

Dua tahun korban lumpur Lapindo berteman suram. Di Pemilu mendatang mereka mengancam golput jika sisa ganti rugi 80% tak juga juga dibayar.

Dua tahun korban lumpur Lapindo berteman suram. Di Pemilu mendatang mereka mengancam golput jika sisa ganti rugi 80% tak juga juga dibayar.

Mendengar kabar Aburizal Bakrie (Ical) bakal absen dari kabinet mulai 2009, warga korban lumpur Lapindo mengaku masa bodoh. Bagi mereka, yang terpenting adalah bagaimana Ical bisa secepatnya melunasi tunggakannya kepada mereka.

Kembali warga korban lumpur Lapindo, Sidoarjo, Jawa Timur, turun ke jalan melakukan aksi meminta sumbangan. Mereka tetap bertahan menuntut sisa pembayaran ganti rugi sebesar 80 persen kepada Lapindo.

Anggota Watimpres Adnan Buyung Nasution berjanji akan mempertemukan warga korban lumpur Lapindo dengan Presiden SBY. Pertemuan itu untuk membicarakan soal sisa pembayaran ganti rugi 80 persen.

Warga korban luapan lumpur Lapindo kembali melakukan aksi untuk menuntut sisa pembayaran ganti rugi oleh PT Minarak Lapindo Brantas. Kali ini, mereka melakukan aksi meminta sumbangan di Jl Diponegoro, Menteng.

Calon anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) untuk daerah pemilihan Provinsi Maluku pada Pemilu 2009, Mochamad Thahir Saimima ternyata masih tercatat sebagai Wakil Ketua KY. Langkah politik Thahir ini mengundang kritikan dari YLBHI.