DPR berencana untuk merevisi UU Parpol dan UU Pilkada untuk mengakomodir PPP dan Golkar yang masih bersengketa jelang Pilkada. Ketua Komisi II Rambe Kamarul Zaman justru menyebut bahwa KPU yang mengusulkan revisi tersebut.

Komisi II DPR mengusulkan revisi UU nomor 2 tahun 2011 tentang partai politik, dan UU nomor 8 tahun 2015 tentang pilkada. Salah satu yang getol menyerukan revisi dua UU tersebut adalah Fraksi Partai Golkar kubu Ical.

Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat dan Komisi Pemilihan Umum beda pendapat soal syarat partai politik peserta pemilihan kepala daerah. Ketua DPR Setya Novanto pun angkat bicara terkait beda pendapat antara Komisi II dengan KPU.

Gara-gara ada dua partai politik yang bersengketa yaitu PPP dan Golkar, DPR berniat merevisi dua UU yaitu UU Parpol dan UU Pilkada. Padahal, DPR masih 'utang' setumpuk RUU di Prolegnas yang seharusnya dibahas dan disahkan tahun ini.

Upaya DPR gagal 'melobi' KPU agar mengubah peraturan KPU tentang pencalonan dalam Pilkada, berbuntut pada rencana merevisi UU Parpol dan UU Pilkada.

Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat berniat merevisi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 terkait Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada).

Setelah gagal 'merayu' Komisi Pemilihan Umum (KPU), Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat berencana mengusulkan revisi Undang-undang nomor 2 tahun 2011 tentang Partai Politik, dan UU nomor 8 tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Daerah.

DPR berencana merevisi UU Parpol dan UU Pilkada untuk mengubah aturan soal pencalonan di Pilkada karena ada dua partai politik yang masih bersengketa yaitu PPP dan Golkar. Wakil Presiden Jusuf Kalla berpendapat hal itu tidak diperlukan.

Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) mengatakan masih ada kesempatan bagi partai Golkar untuk mengikuti pilkada serentak yang akan digelar akhir tahun ini. Dia berharap partai beringin itu bisa segera menyelesaikan konflik di internalnya.

Gagal 'merayu' Komisi Pemilihan Umum, Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat mengusulkan revisi Undang-undang nomor 2 tahun 2011 tentang Partai Politik dan UU nomor 8 tahun 2015 tentang Pilkada.